This study aims to evaluate the extent to which the internal control system for non-tax state revenue receivables (PNBP)  at a vocational college in Bandung has been running effectively, considering the value of the receivables always increases from year to year. This study uses a combined analysis method, namely quantitative and qualitative descriptive and operationalized research variables with reference to the elements of the COSO internal control system adopted in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning SPIP (Government Internal Control System) and adapted to the research objectives. The research data consists of primary data and secondary data collected through questionnaires, interviews, observation and documentation. The data analysis used the analysis of the results of the questionnaire on 5 sub variables and 47 indicators of internal control. The research findings show that the overall internal control system for PNBP accounts is still ineffective with an effectiveness score of 0.3821. Because 4 of the 5 control components, namely the control environment, risk assessment, control activities as well as information and communication are still not effective. Meanwhile, one component of control, namely monitoring, is said to be quite effective. Increasing the effectiveness of the implementation of the internal control system for PNBP receivables is expected to be able to improve the performance of the financial department or the organization as a whole by increasing the collectability of PNBP receivables.     Keywords: Effectiveness, Internal Control System, Non-Tax State Revenue Receivables (PNBP)

Tata kelola perguruan tinggi yang baik di masa globalisasi ini sudah menjadi tujuan atau cita-cita dari setiap institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, dan perwujudan dari cita-cita tersebut akan tercapai apabila perguruan tinggi sudah menlaksanakan sistem pengendalian dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan budaya organisasi dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) melalui pelaksanaan kebijakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Politeknik Negeri Bandung (Polban). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dimana penulis berupaya untuk memaparkan temuan yang diperoleh dari sumber data baik primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan mengenai sistem pengendalian, serta menganalisis kaitan antara  dimensi yang ada dalam budaya organisasi dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam  GUG. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPI di Polban erat kaitannya dengan iklim atau budaya organisasi dari perguruan tinggi tersebut sehingga masih ada dimensi yang belum terlaksana secara benar dan menyeluruh. Apabila budaya yang dikembangkan dalam mengelola perguruan tinggi tersebut adalah budaya yang baik dan positif, maka cita-cita untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik akan dengan mudah dicapai, demikian juga sebaliknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perguruan tinggi perlu untuk mengembangkan budaya organisasi yang kondusif sehingga akan mendukung keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian internal di perguruan tinggi khususnya Polban yang pada akhirnya akan membantu perwujudan dari Good University Governance.

Data statistik menunjukan, dari 262 koperasi di Kota Cimahi, tidak seluruhnya aktif dan sehat. Jumlah koperasi yang melakukan RAT sejak tahun 2016 hanya sebanyak 76 koperasi dari 420 koperasi, atau sebesar 18,10%. Sementara tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33,67%, yaitu dari 105 koperasi menjadi 70 koperasi, sedangkan koperasi dalam kategori sehat turun sebesar 72,5%, dari 40 koperasi menjadi hanya 11 koperasi. Penurunan yang disebabkan situasi Pandemi Covid 19, diperburuk pula oleh kegagalan pengurus koperasi dalam membuat laporan keuangan sebagai acuan RAT. RAT sebagai syarat agar koperasi tetap eksis dan tidak dibubarkan, maka penanganan terhadap masalah ini harus  dilakukan, antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan diikuti oleh 20 peserta dari koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT. Pelatihan dilaksanakan selama3 hari , dilanjutkan dengan pendampingan berupa konsultasi dan monitoring penyusunaan laporan keuangan selama 2 hari. Baik pelatihan maupun pendampingan dilaksanakan secara daring, dan memperlihatkan hasil yang positif.

Agar  kegiatan  pemerintahan  desa  efektif,  diperlukan  pengetahuan  dan  keterampilan para  aparatnya  dalam  mengerjakan  tugas-tugas  keadministrasian    bersama  kepala desa dan sekretarisnya. Untuk itu, diperlukan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan  dalam  menulis  surat  yang  sesuai  dengan  kaidah kebahasaan, kearsipan,  membuat laporan keuangan desa, dan statistik kependudukan bagi  para  aparat  desa  di  Desa  Sayati  dan  Desa  Sukamenak.  Metode  pelatihannya dilakukan dengan cara penyampaian teori  dan  praktik.  Sebelum pelatihan dilakukan, diberikan pretes  untuk  evaluasi  kemampuan  awal  dan  postes sebagai  evaluasi  akhir. Hasil  pretes  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  keadministrasian  para  aparat  desa tersebut  belum  memadai.  Untuk  itu,  selain  teori  dan  praktik,  diberikan  pula  tugas mandiri secara individu sesuai dengan tugas masing-masing di kantor desa. Selain itu, diberikan tugas kelompok kemudian hasilnya dipresentasikan dan dilanjutkan dengan berdiskusi. Hal tersebut sebagai bentuk monitoring dan pendampingan. Dalam hal ini, ditunjukkan  hal-hal  yang  belum  tepat  dan  perbaikannya  agar  mereka  dapat menerapkan  pada  tugasnya  sesuai  dengan  yang  seharusnya.  Hasil  pelatihan menunjukkan  bahwa    setelah  pelatihan  dilaksanakan,  terdapat  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  keadministrasian  bagi  para  aparat  desa  di  kedua  desa tersebut. Kata kunci: Tata kelola, aparat desa, statistik kependudukan ISSN 2615-2363