Abstrak Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok melalui berbagai kebijakan penetapan harga. Salah satunya adalah kebijakan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) pada komoditas gula. Dalam implementasinya, penerapan HAP Gula di tingkat eceran dinilai berdampak pada penurunan harga gula di tingkat petani/produsen. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan HAP Gula terhadap harga lelang gula petani dan stabilitas harga gula, dan merumuskan rekomendasi kebijakan HAP Gula yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan analisis ekonometrik melalui Error Correction Model (ECM), hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan HET berpengaruh terhadap harga lelang gula petani dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga lelang gula petani lebih ditentukan oleh harga gula impor, stok gula nasional, dan harga lelang gula pada periode sebelumnya. Kebijakan yang berpengaruh signifikan terhadap harga lelang gula yaitu penerapan PPN Gula. Kajian ini merekomendasikan bahwa penetapan kebijakan HAP pada komoditi gula dapat terus dilakukan dalam rangka stabilisasi harga dengan melakukan evaluasi secara berkala. Pemerintah dapat mempertahankan HAP gula sebesar Rp 12.500/kg yang didukung oleh beberapa hal yaitu: menangguhkan penerapan PPN gula petani; mengawasi keberadaan satgas pangan; menerapkan pengawasan pasar gula yang memberikan kepastian pada petani, pabrik gula, dan konsumen. Kata Kunci:  Kebijakan HAP, Error Correction Model (ECM), Stabilisasi Harga Gula   Abstract The Government strives to keep price stability of staple food through price policy, the so-called “Harga Acuan Pembelian (HAP) for sugar”. During its implementation, the policy has given negative impact on farm gate price. This study aims to analyze the effect of HAP for sugar to farm gate price which is reflected in auction price as well as its impact to price stabilization, and formulate effective policy recommendations on HAP for sugar. Using Error Correction Model (ECM), the study shown that HAP for sugar significantly impacted the auction price yet in the short term. While for the long term, the auction price of sugar was more affected by import sugar price, national sugar stock, and sugar auction price in previous period. Moreover, the implementation of value added tax (VAT) on sugar affected significantly to the auction price. The study recommended the HAP for sugar can be consistently implemented with periodic evaluation. Accordingly, the Government can maintain the prevailing HAP at Rp 12.500/kg which has to be supported by forgoing the VAT policy on sugar; monitoring the role of task force; and strongly supervising the domestic sugar market that is favourable to farmers, sugar millers, and consumers. Keywords: Price Policy, Error Correction Model (ECM), Sugar Price Stabilization JEL Classification: E31, Q13,Q18

Kemitraan usaha di dalam PP No 44/1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai Pembinaan dan Pengembangan olehUsaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.Dalam prateknya ritel modern memberlakukan berbagai macam ketentuan dan syarat perdagangan (trading terms) yang menimbulkan pro kontra dandiangggap merugikan pemasok terutama pemasok UKM. Berbagai ketentuan dan trading terms yang diberlakukan dewasa ini sehinggga tercatat sekitar 35 bentuk, antara lain adanya listing fee, penalty service level, promotion discount dan biaya pasok lainnya yang dapat memberatkan pemasok dan menguntungkan ritel modrn. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi, ritel modern dapat bersaing dengan harga yang lebih rendah dari ritel tradisiopnal, namundi sisi lain justru dapat menekan margin pemasok.Analisa biaya, menunjukkan bahwa harga beli yang dibayar konsumen (consumer buying price) ke ritel modern lebih rendah dibandingakan ritel tradisional, tetapi keuntungan ritel modern lebih besar  karena diperoleh dari potongan trading termd yang terkadang di dalam harga beli ritel modern ( retailer buying price)) dari pemasok . Jangka pendek konsumen diuntungkan, efeknya retailer biasa tidak laku, margin pemasok semakin tipis. Pada giliran selanjutnya , pemasok , prodosen harus menaikan harga retailer buying price, krena harus meminimalisir jual rugi ke Hypermaket dan pada ujung terakhir konsumen yang dirugikan.Kondisi tersebut menunjukaknnbahwa terjadi dominant bayer power . dalam kondisi demikian , praktek traiding terms dapat dirterima apabila dengan alas an efisiensi dan penguatan pasar ; namun harus diatasi oleh pemerintah apabila terjadi eksploitasi, atau abuse buyer power, untuk itu penelitian ini mengalisis struktur pasar, prilaku pasar dan kinerja pasarbserta cost and benefit untuk mengungkapkan mengapa pratek trading terms berjalan tanpa kendali dan bagaimana kemitraan usaha perdagangan yang efisien antara ritel modern dengan pemasok UKM dapat berjalan.

This paper discusses the effects of the inflation targeting framework on a number of macroeconomic variabels in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 23/1999. The objectives of the paper are: (1) to describe the independence aspect of the inflation targeting policy; and (2) to highlight the effects of the inflation targeting on a set of main macroeconomic variables.The anaysis uses the Vector Autoregression (VAR) approach, emploting the time series data during the periode of 1998:1 to 2003:6. The main results of this research are: (1) The Central Bank (BI) independence is not yet effective in the implementation of the inflation targeting; (2) the shock on the interest rate affects price level and the exchange rate trivially; and (2) the factors that influence price’s variability are the base money, the interest rate, and the exchange rate. In the long run, a shock to the base money is more important than to the interest rate and to the exchange rate. The study suggests to use base money as the policy instrument of the monetary policy, instead of the short term interest.Keywords: monetary policy, independence, inflation targeting, VARJEL Classification: C32, E31, E52