Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah, khususnya pada bagian pemulihan pasca bencana yang mana pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana. Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Melakukan analisis terhadap kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008). Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam melakukan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008) tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan suatu kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat.

Indonesia is experiencing an emergency communication between religious communities. The issue of division is easier to emerge and be consumed quickly by the community than the issue of togetherness. Interestingly, it is always the best practice of harmony between religious communities in rural areas which raises optimism that diversity in Indonesia continues. This study explains communication between religious communities in the success of the implementation of a religious tourism village in Rama Agung. A qualitative case study approach was carried out. Data were collected through interview techniques, observation, and search for relevant literature. Specifically for the interview data, we processed it through the transcript mechanism, keyword search, keyword categorization, and wording. Our findings include three important focuses: indicators of diversity, communication patterns in religious tourism villages, and forums for communication. We found three salient social capitals: the legacy of value systems brought by immigrant communities and the results of value processing in the environment, written rules or agreements between communities, and the leadership of religious leaders who were able to balance internal and external desires. Informal and formal communication forums have been used by the community to communicate their ideas. Then we present a communication pattern from the idea discussed, the development, to the execution stage. In the end, this study suggests a narrative approach to describe more clearly the way of communication in the village of religious tourism organized by religious diversity

No abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis kebijakan, perlu memperhatikan tiga indikator yaitu: 1) Nilai; 2) Fakta; dan 3) Tindakan, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu

How do oligarchs finance local elections, and what motivates their involvement? This study aims to examine the involvement of oligarchs in funding elections campaigns in Central Sulawesi. The research design uses case studies. This study found that oligarchs were, directly and indirectly, involved in local election activities. They become part of candidates’ campaign teams, finance political activities, play a role in issuing parties’ recommendations, mobilise mass campaigns, pay political consultants, control public opinion, distribute social assistance and design political parties coalitions. The involvement of oligarchs in local election activities is motivated by their desire to promote political parties in Central Sulawesi and the interests of running a business. This orientation of growing political parties is more dominant in influencing oligarchs to be involved in local elections, rather than the orientation of maintaining their business continuity. This finding shows that there is a shift in the orientation of entrepreneurs in providing political support. From previously conducting such support secretly, now oligarchs are bolder to appear in public as administrators of political parties, success teams and supporting political financing.