Abstrak: BPRS bertugas melayani dan menjadi sumber permodalan bagi masyarakat kecil dan usaha mikro. Setelah terjadi krisis di tahun 2008, profitabilitas BPRS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembiayaan macet dan market share perbankan syariah menurun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Dengan jumlah populasi seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia selama delapan tahun periode 2009-2016. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA BPRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,382 dan F hitung sebesar 0,788, (2) Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA BPRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 dan F hitung sebesar 5,268, (3) PDB tidak berpengaruh terhadap ROA BPRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,062 dan F hitung sebesar 3,774, (4) Inflasi, Suku Bunga dan PDB secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 1,66 dan F hitung sebesar 1,835. Kata Kunci: inflasi; BI rate; PDB; BPRS.Abstract: Sharia financing banks serve and be source of capital for small and micro business community. After the crisis in 2008, the profitability of the sharia financing banks has decreased significantly. So the impact on slowing economic growth, rising financing stalled and declining market share of Islamic banking. This study used quantitative research methods. Data collection techniques used were documentation and analyzed using multiple regression analysis. With a total population of all sharia financing banks in Indonesia during the eight-year period from 2009 to 2016. The results of this study Pengaruh Infasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016 al-Ihkâm, V o l . 5 N o . 1 J u n i 2 0 18 59 Iqtishadia prove that (1) Inflation does not affect the ROA with a significance value of 0,382 and F arithmetic amounted to 0,788, (2) The interest rate a significant negative affect on ROA with a significance value of 0,029 and F arithmetic amounted to 5,268, (3) GDP does not affect the ROA with a significance value of 0,062 and F calculate equal to 3,774, (4) Inflation, Interest Rate and GDP simultaneously has of effect on ROA with a significance value of 1,66 and F count equal to 1,835. PENDAHULUANBPRS didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi mikro pedesaan. BPRS mampu mempercepat perputaran aktivitas perekonomian dan membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. 1 Kemampuan BPRS yang relatif masih sangat kecil, maka perlu diupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam mengembangkan bisnisnya melalui perluasan jangkauan dan peningkatan permodalan. 2 Denga...

This paper aims to explore the implementation of the pentahelix collaboration policy in the development of halal tourism in the region, as well as to design an ideal synergy model for the development of sustainable halal tourism. They use the qualitative methodology and a comparative approach to two halal tourism development areas, Malang city and Banyuwangi regency. This research discovered comparative advantages to implementing the penta-helix collaboration policy in establishing halal tourism in the two locations where there are variances and diversity in implementing the pentahelix collaboration in halal tourism. Each region has advantages that multi-sector and multi-stakeholder institutions complement. The development of halal tourism in Malang and Banyuwangi is further stymied by the absence of rules as a legal framework for development. However, the two regions are working to assure and expedite the development of halal tourism following local wisdom. This research helps to fill gaps in the development of halal tourism in Malang and Banyuwangi. Furthermore, this research contributes to the region's role as a paradigm for developing sustainable halal tourism.

The study aims to explore the policy of halal tourism as an instrument for regional development on the island of Lombok. The main problem of halal tourism policy, in addition to the inadequacy of the legal basis for tourism, is an unclear institutional position of halal tourism. This creates a further question on how to manage halal tourism to maximize its contributions. By using policy theory and a qualitative-interpretative approach, this study finds that halal tourism policy is a strategic policy in supporting the regional economy, as well as being able to accelerate sustainable regional development. However, at a practical level, halal tourism as a policy still experiences various obstacles and challenges. In principle, halal tourism is a universal service product because it can be used by all people, including non-Muslim tourists, but on the island of Lombok, it has not been well understood by all stakeholders. As a strategic policy, the halal tourism policy is a multi-sector and multi-regional policy. So it is necessary that Lombok halal tourism policy is integrally formulated with the vision of sustainable development. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi kebijakan wisata halal sebagai instrumen pembangunan daerah di pulau Lombok. Sebagaimana dipahami, problem mendasar kebijakan wisata halal, selain belum memadainya dasar hukum pariwisata halal, juga secara kelembagaan masih terdapat problem. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagaimana sebaiknya pariwisata dikelola agar mampu berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan teori kebijakan dan pendekatan kualitatif-interpretatif, kajian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan wisata halal merupakan kebijakan yang strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu mengakselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya wisata halal sebagai sebuah kebijakan masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Wisata halal pada prinsipnya merupakan produk jasa yang universal karena dapat dimanfaatkan semua orang, termasuk wisatawan non-Muslim namun di Pulau Lombok belum dipahami secara baik oleh semua stakeholders. Sebagai kebijakan yang strategis, kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multisektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan wisata halal Lombok yang terintegrasi dengan visi sustainable development (pembangunan berkelanjutan).

Artikel ini menganalisis tentang konsep sumber daya insani di lembaga keuangan perbankan syariah. Sumber daya insani merupakan komponen yang wajib ada dalam institusi perbankan syariah. Selama ini, pihak perbankan syariah mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya insani yang berkompeten dan mumpuni. Mereka merekrut sumber daya insani dalam institusi perbankan syariah, justru mengambil  dari sumber daya insani perbankan konvensional. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Merupakan suatu metode penelitian yang mendeskriptifkan bagaimana urgensi sumber daya insani dalam perbankan syariah saat ini. Dari deskripsi gambaran-gambaran dan masalah perbankan syariah yang ada, kemudian dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang terjadi selama ini hanyalah perpindahan pegawai dari bank konvensional ke bank syariah. Sehingga yang terjadi adalah kurang kompetennya sumber daya insani tersebut dibidang perbankan syariah secara khusus. Pengembangan sumber daya insani perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari sumber daya insani itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya insani yang masih jauh dari kata cukup. Dengan adanya pengembangan sumber daya insani, akan melahirkan insan-insan yang berkualitas, kompeten dan memiliki etos kerja yang diharapkan.

Abstract:This article analyzes the concept of fee based services in Islamic banks. Islamic banks are financial institutions that provide various forms of transactions, one of which is to provide various types of transactions in the field of service or fee based service. This service service consists of various kinds of service products according to the type of contract. In terms of service, banks obtain revenue in the form of fee-based income service. Fee based income comes from costs intended to facilitate the implementation of transactions or financing. This service facility is provided to customers and non-bank customers. In this writing using a type of descriptive qualitative research. The limitations in this writing are focused on the concept of income of Islamic banks in the form of fee-based income service. Fee based income comes from administrative costs that come from transactions in transfer, collection, clearing, bank guarantees, letters of credit, and other payment services. These contracts in the concept of fee based income services include Al Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, and Qardh.  الملخص: البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية تقدم أنواعًا مختلفة من المنتجات ، أحدها في قطاع الخدمات, تتكون الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية من أنواع مختلفة من منتجات الخدمات التي تتوافق مع نوع العقدها من حيث هذه الخدمة يحصل البنك علىالدخل القائم على الرسوم. يأتي الدخل على أساس الرسوم من التكاليف التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ المعاملات أو التمويل، تقدم المصارف الإسلامية تسهيلات الخدمات للعملاء أو غير العملاء. يشمل مفهوم الخدمات (الدخل المستند إلى الرسوم) في الخدمات المصرفية الإسلامية الوكلة، والكفلة، والحولة، والرهن، والقرض. Abstrak:Artikel ini menganalisis tentang konsep fee based services dalam bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai macam bentuk transaksi, salah satunya ialah menyediakan berbagai macam transaksi dibidang pelayanan jasa atau fee based service. Pelayanan jasa ini terdiri dari berbagai macam produk layanan sesuai dengan jenis akadnya. Dalam hal pelayanan jasa, bank memperoleh pendapatan yang berupa fee based income service. Fee based income berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan. Fasilitas pelayanan jasa ini diberikan kepada nasabah maupun bukan nasabah bank tersebut. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Batasan dalam penulisan ini difokuskan pada konsep pendapatan bank syariah dalam bentuk fee based income service. Fee based income berasal dari biaya-biaya administrasi yang berasal dari transaksi jasa transfer,  inkaso,  kliring, bank garansi, letter of credit, dan jasa pembayaran lainnya.Akad dalam konsep fee based income services ini diantaranya adalah Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, dan Qardh.