Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Hal tersebut tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana karena Virus ini sudah dikategorikan sebagai penyakit global, maka di Indonesia sendiri statusnya sebagai bencana nasional non Alam. Selanjutnya dilanjutkan oleh instruksi Presiden dan pemerintah Daerah beserta jajarannnya untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Penelitian Ini menggunakan metode analisis isi. Dimana content analys dibatasi pada media surat kabar yang menyampaikan informasi terkait beberapa langkah taktis yang diambil oleh masing-masing kepala pemerintahan baik di beberapa daerah maupun negara. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana global dan pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan stategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudancy dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 diwilayahnya masing-masing. Akan tetapi masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Dan pemerintah pusat juga belum memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara komprehensif bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini karena tidak adanya komando Nasional dari pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global.Kata Kunci: Corona, Pemerintah Daerah, Penyebaran Virus

Since the World Health Organization declared the Corona Covid-19 virus as an epidemic, in the following, the Indonesian Government also stated that the Corona virus problem has become a non-natural national disaster. The President of the Republic of Indonesia and the Regional government together with their staff are helping one another in preventing the spread of Covid-19 in Indonesia. Many government bureaucratic efforts have been made by issuing policies as the initial steps to prevent the spread of Covid-19. As the implementer of the bureaucracy, the Government always strives to provide effective public services in efforts to prevent the spread of the Corona Covid-19 virus in society. From the central level to the heads of the provinces, Regencies and even the municipal governments. This study applies the content analysis method, in which the content analysis is limited to newspaper media which convey information related to some policies information presented by each head of government, both in several regions and countries. The purpose of this research is to provide education to the public in dealing with global disasters and efforts to prevent them. The results show that the bureaucratic efforts of the central government and local governments through various policies have carried out many communication strategies for their respective regional communities through coercion, informative, expulsion, targeting, persuasion and excess techniques in message packages in the form of instructions, to the public to prevent Covid-19 in their area. However, the techniques of coercion up to the approval stage are enforced to prevent the effect of violations on offenders. The central government in this case has not maximized its roles in implementing a comprehensive communication strategy for all local governments. This is due to the absence of the National Command from the central government which seems to be slow in preventing the transmission of Covid-19, which has become a global disaster, including in Indonesia.

Presidential Election in 2019 has become the most interesting executive election throughout Indonesia's political history. People likely separated, either Jokowi’s or Prabowo’s stronghold. Then it can be assumed, when someone, not a Jokowi’s stronghold he or she certainly within Prabowo’s stronghold. The issue that was brought up in the presidential election campaign, sensitively related to religion, communist ideology, China’s employer, and any other issues. On the other side, politics identity also enlivened the presidential election’s campaign in 2019. Normative Yuridis method used in this research, which was supported by primary and secondary data sourced from either literature and social phenomenon sources as well. The research analysis concluded that political identity has become a part of the political campaign in Indonesia as well as in other countries. The differences came as the inevitability that should not be avoided but should be faced wisely. Finally, it must be distinguished between political identity with the politicization of identity clearly.Keywords. Identity Politics, 2019 Presidential Election

Salah satu artikel menarik terkait Politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Apalagi politik identitas dan nasionalisme mendapat ruang yang sangat istimewa beberapa tahun belakangan ini, baik dalam praktek maupun studi keilmuan di bidang politik dan sosiologi. Salah satu pelajaran yang dapat dipahami adalah bahwa dalam studi pasca-kolonial, sebenarnya politik identitas dan sosiologi sudah lama digeluti. Bisa dikatakan bahwa para Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang mendalami hal tersebut.

Abstract:The discussion of this simple article was inspired by a book entitled The Politics of Identity and the Future of Our Pluralism. The problem in this book is whether the identity politics in Indonesia will jeopardize the nationalist position and pluralism in Indonesia in the future? If dangerous in what form? How to handle it? The source of this book relies on the opinion of L. A Kauffman who first explained the nature of identity politics, and who first introduced the term political identity which is still unknown. However, in this book explained substantively, identity politics is associated with the interests of members of a social group who feel blackmailed and feel alienated by large currents in a nation or state.Keywords: Identity Politics, Nation, ReligionAbstrak:Pembahasan artikel sederhana ini terinspirasi dari buku berjudul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Permasalahan dalam buku ini adalah apakah poitik identitas di Indonesia ini akan membahayakan posisi nasionalis dan pluralisme di Indonesia di masa yang akan datang? Jika berbahaya dalam bentuk apa? Bagaimana cara mengatasinya? Sumber buku ini bersandarkan pada pendapat L. A Kauffman yang pertama kali menjelaskan tentang hakekat politik identitas, dan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah politik identitas yang masih belum diketahui sampai saat ini. Tetapi, didalam buku ini dijelaskan secara substansif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan merasa tersingkir oleh arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Kata Kunci: Politik Identitas, Bangsa, Agama