Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government

Abstract

This paper examines the relationship of financial and performance accountability towards incumbent re-election in Indonesian local election. Sample of this research is 56 regencies and cities that held local election with an observation period of 2011 until 2013. Audit opinion and audit finding data are used to measure financial accountability; meanwhile the performance score and evaluation of performance accountability are used as proxy of performance accountability. The analysis shows that higher audit finding of the weakness of internal control system decrease the probability of re-election and higher performance score increase the probability of re-election. In contrast, audit opinion, audit finding of non-compliance to the regulation and legislation, and evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent re-election. Penelitian ini menguji hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja terhadap keterpilihan kembali petahana dalam PemilihanKepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 56 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilukada pada periode 2011 sampai 2013. Opini dan temuan audit digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan, sementara itu skor kinerja pemerintah daerah dan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan sebagai proksi untuk mengukur akuntabilitas kinerja. Analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan petahana.

Retrospective Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

“…Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap elektabilitas petahana, dalam kerangka retrospective voting theory, banyak diuji dengan memanfaatkan laporan hasil audit yang dikeluarkan Supreme Audit Institutions (SAI). Beberapa variabel yang digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan antara lain adalah opini audit (Berliner & Wehner, 2019;Yuliati et al, 2016), temuan atas kelemahan SPI (Yuliati et al, 2016), dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Arias et al, 2019;Avenburg, 2016;Yuliati et al, 2016). Yuliati et al (2016) mengemukakan bahwa baik opini audit WTP maupun opini audit lain tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemungkinan keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.…”

“…Beberapa variabel yang digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan antara lain adalah opini audit (Berliner & Wehner, 2019;Yuliati et al, 2016), temuan atas kelemahan SPI (Yuliati et al, 2016), dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Arias et al, 2019;Avenburg, 2016;Yuliati et al, 2016). Yuliati et al (2016) mengemukakan bahwa baik opini audit WTP maupun opini audit lain tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemungkinan keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berbeda dengan Yuliati et al, Berliner dan Wehner (2019) yang menguji dampak informasi yang disajikan dalam temuan audit Supreme Audit Institution Afrika Selatan terhadap elektabilitas partai politik justru menemukan bahwa baik kenaikan maupun penurunan opini audit berpengaruh terhadap elektabilitas partai petahana.…”

“…Dari literatur yang terbatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja memengaruhi elektabilitas petahana secara positif. Penelitian Boyne et al (2009) Namun, hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan skor kinerja pemerintah daerah terhadap keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah (Yuliati et al, 2016).…”

Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah

“…Kinerja anggaran menjadi fenomena yang dikaji dan didiskusikan oleh politisi, birokrat, dan pembuat kebijakan, terutama pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah (Rezeki & Hasanuddin, 2017;Negara, et al, 2018;Abdullah, et al, 2019). Pada beberapa negara, kinerja anggaran menjadi pertimbangan dalam memilih incumbent untuk menjabat kembali pada periode berikutnya melalui pemilihan umum (Yuliati, et al, 2017;Darmastuti & Setyaningrum, 2019).…”

Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion

“…Financial accountability is one of the public accountability which is the responsibility to provide financial integrity, disclosure, and conformity to the law and regulations. The target of financial accountability is the Local Government Financial Reporting (LGFR) (Yuliati et al, 2017). The local government currently submits the accountability report to three parties, namely the central government, the Regional Representative Council (DPRD) and the people (Hudaya et al, 2015).…”