Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19

Abstract

Entering November 2020, the Covid-19 case in Tulungagung Regency has spiked, accompanied by a soaring death rate. The concept of Agile Governance is a way to organize better governance by paying attention to the principles in it consisting of a value proposition and agility shift, the character of a leader who is ready for change, a citizen centric approach, and human resource investment. This research is interesting to study because researchers want to know the quick response made by the Tulungagung District Health Office to unexpected changes in meeting the demands and needs of the community due to the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this study using primary and secondary data. As for the primary data source in this study were Mr. Didik Eka S.P., S.Km., M.Si. as Head of the P2P Division of the Tulungagung Regency Health Office and other related parties and obtained through interviews. Then the secondary data sources, namely documentation and questionnaires, literature, articles, journals, and sites on the internet relating to the research conducted. The results of this study are that the Tulungagung District Health Office responds quickly to the handling of COVID-19 and can run by applying the concept of Agile Governance.

Implementasi Konsep Agile Goverment Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (Patek) Untuk Meningkatkan Public Service Di

“…Sehingga dalam menghadapi berbagai situasi yang sedang ataupun akan terjadi. pemerintah mampu menyesuaikan dan mengambil suatu tindakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perubahan atau situasi yang terjadi dinegaranya (Kusumawati & Kriswibowo, 2021), karena Agile Govermance merupakan suatu cara untuk menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip didalamnya (Halim et al, 2021). Dengan demikian konsep agile governance bagi pemerintah dapat diimplementasikan dalam pelayanan yang gesit dan responsive.…”

Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman

“…Sistem e-voting juga akan mengurangi pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu sudah tidak lagi harus mencetak surat suara yang jumlahnya berjuta-juta sehingga pembiayaan e voting akan lebih memangkas dana operasional [18]. Sistem pemilu melalui elektronik juga mempunyai beberapa kelemahan.…”

Analisis Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Covid-19

“…Membuat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia semakin buruk. Asumsi diatas berlaku dengan syarat Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi rujukan tunggal data yang digunakan.Pada situasi ini hasil Pilkada Serentak 2015 berakhir periode yang membuat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota/Wakil Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati/Wakil Bupati), harus dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang (Slim, 2020;Dharma, 2021;Kusumawati, & Kriswibowo, 2021).…”