Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This research focuses attention on accountability in the management of Village Funds Allocation (ADD) in efforts to improve the development of the village and community empowerment. This research is expected to be useful in efforts to improve the accountability of the management of Village Funds Allocation. The results of this research showed that the accountability ADD both technically and administration has een running well in accordance with the applicable rules with evidence of accountability in a transparent and accountable, so also in the management of village funds allocation, proven by the existence of Accountability Report (LPJ) the contents of which there is a cash book receipt, aiding, news events and other activities that have been documented through the pictures that are attached and physical development has been carried out the construction by constructing the irrigation water stones times. The realization of the report and report the realization of the implementation of Regional Budget Villages communicated to the society in writing and with the media information that is easily accessible by the community as shown by the existence of an attachment realization of that has been written. The planning, implementation, accountability for the development and empowerment of the village Dapurkejambon also has been done by the government of the village in accordance with the existing regulations, proven by the existence of the stages of planning activities can be done preparation in the form of the arrangement of the list of the Proposed Planned Activities (DURK) and Business Plan and Budget (RKA) that activities financed by the Fund Allocation of the village. However the purpose of the Fund Allocation Village in increasing community empowerment Dapurkejambon still deemed less than optimal because of the community less respond with good.

Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar

“…Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban atas setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah dan aparat desa tertib"kepada masyarakat"maupun" jajaran" pemerintah"diatasnya sesuai "perundangundangan. Hasil penelitian Nafidah & Suryaningtyas (2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam pengeloaan keuangan desa yang"baik secara teknik dan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.…”

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang

“…Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi "Jurnal SEKURITAS (Saham,Ekonomi,Keuangan dan Investasi )",Vol.3,No.3 Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten". (Nafidah & Suryaningtyas, 2018 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Yudianto Noverman (2018) menyatakan bahwa "pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan", yaitu:…”

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

“…Desa adalah bagian yang terpenting dalam segala proses pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, karena di setiap daerahdaerah di Indonesia terdiri dari desa-desa. Desa dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi dalam segala hal yang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2015). Menurut Soerjono Soekanto (2006), Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup, bekerja sama dan saling berinteraksi dalam suatu lingkungan yang sama dengan waktu yang relatif lama dan mampu membuat sebuah peraturan untuk dijadikan sebagai batasanbatasan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial (as cited in Dura, 2016).…”