Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)

Abstract

This study discusses the attitude of corruption based on the perspective of al-Qawāid al-Fiqhiyyah. Corruption is a symptom of a dilemma because of its position not only as an extraordinary crime, but also as a human actualization to feel the hierarchy of needs. This requires a subjective attitudeprimordialist-dogmatic in the form of Islamic views with a jurisprudential (fiqh) approach and perspective of al-Qawāid al-Fiqhiyyah in addressing the two symptoms of the dilemma. The attitude and view of al-Qawāid al-Fiqhiyyah to the punishment of corruption by methodology is done by six categories of rules (major theory) consisting of fourteen applied rules (minor theory). This paper concludes that the attitude of corruption criminal cases can be done with five things; the completion of the Highly Political Cost System, confirmation and tightening of law enforcement, alleviating the economic factors of the government apparatu, to sharpen and culture the hedonism and consumerism, and religious moral preservation. Keywords: corruption; punishment; crime; al-Qawāid al-Fiqhiyyah AbstrakPenelitian ini membahas penyikapan tindak pidana korupsi berdasarkan sudut pandang al-Qawāid alFiqhiyyah. Korupsi merupakan gejala yang dilematis karena posisinya tidak hanya sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime), tetapi juga sebagai aktualisasi manusia untuk merasakan hirarki kebutuhan (hierarchy of needs). Hal ini menuntut penyikapan secara subjektif-primordialis-dogmatis berupa pandangan keislaman dengan pendekatan fiqih berperspektif al-Qawāid al-Fiqhiyyah dalam menyikapi dua gejala yang dilematis tersebut. Penyikapan al-Qawāid al-Fiqhiyyah terhadap hukuman tindak pidana korupsi secara metodologi dilakukan dengan enam kategori kaidah (teori mayor) yang terdiri dari empat belas kaidah terapan (teori minor). Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyikapan terhadap kasus hukuman tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan 5 hal. Pertama, penyelesaian sistem Highly Political Cost. Kedua, penegasan dan pengetatan terhadap penegakan hukum. Ketiga, mengentaskan faktor ekonomi aparat pemerintah. Keempat, membijaki dan mengarifi budaya hedonisme dan konsumerisme. Kelima, pelestarian moral agama. Kata kunci: korupsi; hukuman; tindak pidana; al-Qawāid al-Fiqhiyyah A. PendahuluanKorupsi adalah kejahatan sekaligus tindak kriminal yang luar biasa yang menjamur dan terlestarikan dengan baik di beberapa belahan dunia, termasuk negara-negara berkembang 1 seperti Indonesia. Pandangan Jon S.T. Quah memperkuat hal tersebut (melalui penelitian enam negara di Asia) dengan menyatakan korupsi sebagai way of life yang telah mendarah daging dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat.

Tradition of the forced marriage of couples who return late at night perspective of Islamic law: Case study of the tradition of the Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Society, Jambi

“…Divorce is something that is allowed by religion but is hated by Allah. Its impact will be greater than the benefits, such as property problems, and even have an impact on any children (Luhuringbudi & Yani, 2018). In addition, the purpose of forced marriage must be seen from the aspect of the intention as the rule of al-umūru bi maqāṣidihā applies, meaning that all matters depend on the purpose (intention) (Muqorobin, 2007).…”