Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memberantas Kejahatan Korporasi)

Abstract

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai koporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang perlu dihindari, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan / pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi.Kata Kunci : Model Pengaturan, Sanksi Pidana, Kejahatan Korporasi

Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban

“…Dalam bahasa inggris, doktrin ini dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum. 9 Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (actus reus), dan sikap batin yang jahat/terputus (mens rea) 10 , sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukanya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jikat dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.…”

Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi

“…Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem sosial, politik, juga ekonomi mendorong kebutuhan adanya sistem pengendalian formal dalam kehidupan (Rahardjo, 1980). Salah satu indikasi dari modernisasi dalam bidang ekonomi ialah mengakui korporasi menjadi subjek tindak pidana guna mengatasi dampak negatif disebabkan keberadaan korporasi tersebut (Priyatno, 2012).…”