Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia

Abstract

Pelaksanaan ketenagakerjaan pada masa lampau tidak memiliki substansi yang jauh berbeda dengan saat ini, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dan pengusaha, pertantangan kelas pekerja dan cengkraman kapitalis pada program pemerintah yang didukung menimbulkan resistensi serta pertentangan yang cenderung keluar dari tujuan awal program pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan kajian litelatur berbasis pendekatan fenomenologi sebagai ekplorasi pemikiran Kalr Marx atas teori alienasi sosialnya yaitu keterasingan buruh dan pertentangan kelas dengan permasalahan eksploitasi ketenagakerjaan dalam perusahaan pemagangan di Indonesia, analisis data mengunakkan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemikiran Karl Marx mengenai Alienasi Sosial/pertentangan kelas masih relevan dan dapat mengupas ancaman perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang terjadi khususnya mengenai ketenagakerjaan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja kian terjadi sampai saat ini, dengan banyak mengabaikan hak-hak pekerja, di samping tajamnya pertentangan antara pekerja dengan perusahaan yang didukung dengan regulasi pemerintah yang otomatis membuat sistem ketenagakerjaan nasional kian buruk.

Managerial Performance-Based Education and Training in South Sulawesi

“…Today in our country, the people expect the government to be able to implement good governance, namely the administration of government that is effective, efficient, transparent, accountable, and responsible. Effective means that the implementation is right on target in accordance with the strategic planning that has been set, efficient means that the implementation is carried out in an efficient and effective manner, transparent means that all policies carried out by state administrators are open, everyone can carry out direct supervision so that they can provide governance that still need to be improved in actualization are equality of all organelles involved in the implementation of education and training without discrimination, need for integrated responsibility from all elements of the organization, all activities are actualized by people who have competence, accountability in developing work mandates (Abdillah et al, 2021), transparency in various reports, carried out with full compliance, works in line with the vision, is based on commitment and a high sense of justice for all education and training activities. Facts about improving organizational governance become necessary and important to be addressed in accordance with service implementation and performance improvement.…”