Analisis Atas Pengakuan Pendapatan Pajak Dan Migas Saat Permulaan Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Pusat

Abstract

ABSTRAKPemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahamidan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan haknegara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggungpemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.Kata Kunci: pengakuan pendapatan, basis akrual, pajak,penerimaan negara bukan pajak ABSTRACTThe Central Government has started to implement the accrual basis in 2015. The beginning of those implementation was interesting to study mainly how the revenue recognition after accounting basis changed. This study aimed to understand and interpret revenue recognition at the beginning of accrual basis implementation. This study used a qualitative methodology with an interpretive paradigm and a case study approach. The interesting results of this study showed some understanding and interpretation. First, the government lost the right of income from oil and gas due to inconsistency of tax rates between contract and tax treaty. Secondly, there was no disclosure change in oil and gas non-tax revenues because it still used net principle so that the Government’s rights and obligations not well-identified. Thirdly, some bureaucrats had utility motive at oil and gas property tax by utilizing a collection fee. Fourth, the recognition of Government-Tax Borne contained inequity and burdensome Indonesian people because made an addition in mandatory spending, which was funded from the government debt and greater tax collection. The accrual basis implementation should be able to bring a greater good through the use of accounting information in decision-making and public policy.Keywords: revenue recognition, accrual basis, tax, non-taxrevenue

Menuju Kebijakan Akuntansi yang Paripurna: Studi Kasus Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Hulu Migas

“…Masalah ini menjadi lebih menarik untuk dibahas sejak berjalannya era basis akrual pada awal 2015. Penelitian sebelumnya oleh Yuwana et al (2016) menemukan bahwa penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik umum. Mereka berpendapat bahwa penerapan metode neto dianggap kurang akuntabel karena tidak mencatat pendapatan dan biaya yang relevan.…”

“…Terkait dengan implementasi basis akrual pada akuntansi Pemerintah Pusat, Yuwana, et al (2016) mengungkapkan bahwa pengungkapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas masih menggunakan asas neto yaitu berdasarkan pemindahbukuan dari rekening migas ke kas negara setelah bagian Pemerintah dipotong dengan faktor pengurang. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan basis akrual dengan penggunaan asas bruto agar pengelolaan migas dapat dievaluasi kinerjanya berdasarkan informasi akuntansi.…”

“…Hamzah dan Kustiani (2014) menyatakan bahwa basis akrual mengindikasikan bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Keunggulan dari penelitian Yuwana et al (2016) tersebut antara lain mereka telah memetakan titik-titik pengakuan yang seyogianya dirujuk oleh Pemerintah dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban sektor hulu migas apabila menggunakan basis akrual. Namun demikian, Yuwana et al (2016) belum menganalisis secara lebih mendalam mengenai cost dan benefit dari pengakuan hak dan kewajiban tersebut apabila skema pengakuan dimaksud ditempuh oleh Pemerintah.…”

“…Keunggulan dari penelitian Yuwana et al (2016) tersebut antara lain mereka telah memetakan titik-titik pengakuan yang seyogianya dirujuk oleh Pemerintah dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban sektor hulu migas apabila menggunakan basis akrual. Namun demikian, Yuwana et al (2016) belum menganalisis secara lebih mendalam mengenai cost dan benefit dari pengakuan hak dan kewajiban tersebut apabila skema pengakuan dimaksud ditempuh oleh Pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa terdapat kendala informasi yang relevan dan andal dalam penyajian laporan keuangan.…”

“…This issue has become more interesting to discuss since the running of accrual basis era in early 2015. Previous study by Yuwana et al (2016) found that the implementation of accrual basis for government financial reporting is not perfectly comply with common practice. They argue that the implementation of net method is considered less accountable since it does not record both revenue and relevant expenses.…”