Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta

Swaramarinda, Darma Rika

doi:10.21009/jpeb.002.2.5

Cited by 9 publications

(9 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Mayoritas kasus kemiskinan sejatinya terjadi karena faktor struktural, yaitu ketika seseorang lahir dari keluarga miskin yang memperbesar kemungkinannya untuk berada pada tingkat kemiskinan yang sama (Swaramarinda, 2014). Faktor struktural ini juga dipicu oleh perbedaan kesempatan (equality of opportunity) antara seseorang yang lahir dari keluarga kaya dengan seseorang yang lahir dari keluarga miskin dalam aspek pendidikan, informasi kerja yang berdampak dan menjadi faktor penting dalam menyumbang angka kemiskinan, pengangguran dan pada akhirnya berdampak pada ketimpangan ekonomi (Heywood, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh

Linggar Vandito,

N. Lumban Tobing,

Aisyah Diva Maha

et al. 2023

JISIPOL

View full text Add to dashboard Cite

The high rate of economic inequality in Jakarta, and the persistence of poverty problems in Jakarta which are not in line with the high APBD of DKI Jakarta raises many questions about what is the role of the DKI Jakarta provincial government in alleviating poverty and reducing economic disparities in DKI Jakarta province and whether DKI Jakarta Provincial Government's public policy has in accordance with the concept of welfare, equality of opportunity and social justice. This study aims to find out how the DKI Jakarta government's efforts and policies are in improving welfare and opening access to equality in various aspects for the people of DKI Jakarta. This type of research is qualitative research using case study research methods and collecting data through literature studies and document studies to complete the data needed in the research. With case studies of the Housing Development Program policy (Construction and Provincial Program Relocation), the Jakarta elderly card program (KLJ) theoretically explain that this policy is a DKI provincial government policy to alleviate poverty and reduce economic disparities that are appropriate with the concept of welfare, social justice, and the concept of equality in opportunity. The conclusions in this study are that the housing development program, KLJ, are one of the 2 DKI provincial government programs/policies to fight poverty and reduce economic disparities, and these three programs are theoretically in accordance with the concepts of Welfare, Social Justice, and equality of opportunity but theoretically practice still has many weaknesses Abstrak Tingginya angka ketimpangan ekonomi di Jakarta, dan masih eksisnya permasalahan kemiskinan di Jakarta yang tidak sejalan dengan tingginya APBD DKI Jakarta memunculkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana peran pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi di provinsi DKI Jakarta dan apakah kebijakan publik Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan konsep kesejahteraan, equality of opportunity dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui bagaimana usaha dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses kesetaraan dalam berbagai aspek bagi masyarakat DKI Jakarta. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan mengambil data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen untuk melengkapi data data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan studi kasus kebijakan Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan dan Relokasi Program Provinsi), program kartu lansia Jakarta (KLJ) secara teori menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemprov DKI untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi yang sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial, dan konsep kesetaraan dalam kesempatan. Simpulan dalam penelitian ini adalah program pengembangan perumahan, KLJ, merupakan salah 2 program/kebijakan pemprov DKI untuk melawan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi, dan ketiga program tersebut secara teoritis telah sesuai dengan konsep Kesejahteraan, Keadilan sosial, dan kesetaraan dalam kesempatan namun secara praktik masih memiliki banyak kelemahan

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh

Linggar Vandito,

N. Lumban Tobing,

Aisyah Diva Maha

et al. 2023

JISIPOL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Employment problems, if not taken seriously, can increase the unemployment rate [12]. Unemployment is the biggest cause of poverty [13]. Data on the provision and placement of manpower nationally cannot be obtained optimally because the structural relation of the service in the workforce placement system is disconnected and control during the process of obtaining data from the provincial, district/city manpower services is weakened by the existence of the regional autonomy law [14].…”

Section: Jkp Benefit: Access To Job Market Informationmentioning

confidence: 99%

Readiness of Job Training Institutions and Labor Market Information Systems for Implementation of the Job Loss Guarantee Program

Nuraeni¹,

Nasution²,

Nuzula³

2022

Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2021, 27-28 Jul

View full text Add to dashboard Cite

Currently, layoffs are a frightening threat for workers and laborers. The threat of layoffs not only overshadows workers in Indonesia. With the Covid-19 pandemic, the threat of layoffs also threatens all workers around the world as a result of increasingly sluggish economic activity since the beginning of 2020. The Indonesian government has launched several programs to overcome the problem of massive layoffs, especially in the era of the Covid-19 pandemic. One of the programs that will be launched by the Government of Indonesia is a new program in the field of employment social security, named the Job Loss Guarantee (Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP) program. This study aims to examine the readiness of the government, especially the Indonesian Ministry of Manpower, to facilitate JKP beneficiaries which are the domain of the Ministry of Manpower's authority, such as providing access to training and job market information. The study used qualitative data analysis methods. Primary data collection is carried out through an in-depth interview process and forum group discussion. In providing access to training, the Ministry of Manpower must provide more socialization, guidance, and facilitation to private training institutions becoming partners to provide training for JKP beneficiaries. As for providing access to job market information to JKP beneficiaries, Indonesian Employment Information System named Sisnaker still has many weaknesses and a lack of socialization and user guidance to the regional Government's Manpower Office. Coordination and collaboration between the Ministry of Manpower and related agencies in the regions are very much needed to implement the JKP program.

show abstract

“…Permasalahan pengangguran menjadi masalah karena memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari pengangguran adalah peningkatan kemiskinan di masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat pemasukan sehingga masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sabiq & Apsari, 2020;Swaramarinda, 2014). Pengangguran dan juga kemiskinan menjadi hal penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, dapat dikatakan pengangguran dan kemiskinan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Novriansyah, 2018).…”

Section: Implementasi Pelatihan Kompetensi Kejuruan Garmen Apparelunclassified

Implementasi Pelatihan Kompetensi Kejuruan Garmen Apparel Di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda

Maharani

Dwiyono²,

Winarti³

2022

j. sosialisasi.

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi pelatihan berbasis kompetensi kejuruan garmen apparel. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan implementasi pelatihan berbasis kompetensi kejuruan garmen apparel. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan penelitian. Observasi dan studi dokumen untuk mendukung data dengan menggunakan teknik wawancara. Analisis data dengan mengggunakan reduksi data yaitu memilah – milah data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelatihan berbasis kompetensi kejuruan garmen apparel yaitu dilaksanakan pada tahapan persiapan dengan melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan program pelatihan dan rekrutmen peserta sebagai unsur penting pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tahapan pelaksanaan dilaksanakan dengan pembelajaran. Pada pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan metode praktek untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Faktor yang mempengaruhi proses pelatihan adalah adanya modul pelatihan untuk memudahkan kegiatan pelatihan. Fasilitas yang memadai untuk proses pelatihan berbasis kompetensi kejuruan garmen apparel. Instruktur yang berpengalaman dan kompeten yang dimiliki oleh BLK Samarinda juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pelatihan berbasis kompetensi kejuruan dan garmen apparel.

show abstract

Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta

Abstract: ABSTRACT

Cited by 9 publications

References 0 publications

Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh

Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh

Readiness of Job Training Institutions and Labor Market Information Systems for Implementation of the Job Loss Guarantee Program

Implementasi Pelatihan Kompetensi Kejuruan Garmen Apparel Di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda

Contact Info

Product

Resources

About