Analisis Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Abstract

<p class="ABSTRAK">One-Million Hectares of Oil Palm Plantation Program in 2000 was deemed as the starting point of lowland conversion in East Tanjung Jabung Regency. This study aims to review the impact of development policy in the past on lowland conversion, to compare costs and incomes between those of paddy farming and oil palm plantation business, and to analyze constraints to implement the target of Sustainable Land for Food Agriculture Protection (PLP2B) Program. Primary data were collected from observation, focus group discussion, and in-depth interview with resource persons, survey and Landsat Imaginary data. Secondary data were gathered from the institutions at provincial and regency levels. This study explored both qualitative and quantitative methods as well as by overlay of maps in 2006, 2010 and 2014. Development policy inconsistency is influenced by change in regency government leadership with the new mission not well integrated with the previous programs. On the other hand, land rent of paddy farm was much less than that of oil palm plantation. There are some constraints to implement the PLP2B Program, namely weak Regional Regulations, lack of coordination among the Regional Government institutions, and limited development budget. It is suggested that the Regency Government to evaluate PLP2B Program target by considering some limiting factors, issuing the Regent’s Regulation dealing with incentives to farmers and program coordinators, and controlling the regional planning.</p><p><em><br /></em></p><p class="ABSTRAK">Abstrak</p><p class="StyleTabel">Program Satu Juta Hektare Lahan Sawit tahun 2000 merupakan titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembangunan pada masa lalu terhadap kejadian alih fungsi lahan sawah, perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target PLP2B. Data primer dikumpulkan melalui observasi, diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, survei, serta data Citra Landsat; sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan adalah kombinasi kualitatif deskriptif dan kuantitatif serta <em>overlay</em> peta penggunaan lahan tahun 2006, 2010, dan 2014. Inkonsistensi kebijakan pembangunan dilatari terjadinya pergantian pimpinan daerah yang misinya kurang terintegrasi dengan program pembangunan pertanian sebelumnya serta terdapat kesenjangan <em>land rent</em> di mana pendapatan dari lahan sawah jauh lebih rendah dibanding kelapa sawit dengan luasan yang sama. Tantangan menerapkan Perda PLP2B sangat berat: kurang memadainya regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, hingga keterbatasan dana pembangunan. Pemerintah daerah disarankan mengkaji kembali target PLP2B dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas, menerbitkan Peraturan Bupati sehingga dapat diatur jenis dan besaran nilai insentif yang diterima petani serta koordinator program serta pengetatan pengawasan implementasi RTRW.</p><p><em><br /></em></p>

Pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Di Kota Jambi

“…i Berdasarkan information tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jambi selama tahun 2003 hingga tahun 2019, dapat tergambarkan bahwa tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Jambi masih cenderung mengalami fluktuasi untuk irata-rata tingkat kemiskinan di provinsi Jambi selama tahun 2003 hingga tahun 2019 sebesar 9,42 persen, seharusnya pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di iprovinsi Jambi mampu untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya masing-masing (Hujaipah et al, 2020). Rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 12,65 persen dan 12,62 persen setiap tahunnya, sementara rata-rata tingkat kemiskinan terendah terjadi pada kota Sungai penuh iyaitu hanya 3,25 persen setiap tahunnya (Daulay et al, 2016). Sedangkan Kota Jambi yang merupakan pusat kota dan banyak kesempatan kerja namun tingkat kemiskinannya masih tinggi yaitu isebesar 8,02 persen.…”

Prediction of Nitrous Oxide (N₂O) Emission Based on Paddy Harvest Area in Lampung Province Indonesia using ARIMA on IPCC Model

“…Since rice is the most important staple food in Indonesia, the government of Indonesia implemented a policy called Sustainable Land for Food Agriculture Protection. The land was protected and developed for producing stable food to maintain food independence, security, and self-supplied [24]. The concern related to N2O emission would be the intensive fertilizer applications to reach the production targets for the growing populations.…”

Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045

“…Laju konversi lahan sawah ke nonsawah diperkirakan berkisar antara 96.512 ha/tahun ) dan 110.160 ha/tahun (BPS 2003). Dari studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Daulay (2016) mengungkap tingginya konversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit disebabkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk bertanam sawit. Angka konversi ini jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan pemerintah untuk mencetak sawah baru yang hanya sekitar 20.000-30.000 ha/tahun (Ditjen PSP 2013).…”

“…Analisis yang dilakukan oleh Daulay et al (2016) menunjukkan bahwa untuk kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, land rent untuk perkebunan sawit sekitar Rp14,6 juta/ha/tahun, atau dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan land rent untuk pertanian padi sawah (Rp7,5 juta/ha/tahun). Selain itu untuk pertanian padi sawah merupakan usaha yang labour intensif (tinggi kebutuhan tenaga kerja), namun realita menunjukkan bahwa tenaga kerja buruh tani semakin berkurang karena tingkat upah riil yang sangat lambat peningkatannya dibandingkan dengan upah tenaga kerja di luar sektor Pertanian (Rusastra dan Suryadi 2004).…”