Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa

Abstract

The jarah contract in Indonesia is regulated by various regulations, such as the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and regulations from the Financial Services Authority (OJK). The fatwa and regulations are the references in the practice of contracts in Islamic financial institutions, one of which is Islamic banking. There may be a discrepancy between the practice of Islamic banking contracts and existing regulations. Therefore, this paper aims to analyze the harmonization between ijarah contract regulations in Indonesia and Islamic banking practices. This article is legal research that uses a normative juridical approach. The sample used in this study is the Indonesian Islamic Bank (BSI). The data analysis technique uses several steps, namely reducing or focusing data, presenting data, and drawing conclusions. The study results indicate that Islamic banking, namely, in this case, is BSI implementing the ijarah contract as one of the contracts used in the financing process. Several regulate ijarah contracts in Islamic Financial Institutions (LKS). The various regulations governing the ijarah contract refer to fiqh muamalah, which are then compiled and transformed into several regulations such as the DSN-MUI fatwa and OJK regulations. From the analysis of the implementation of the ijarah contract at BSI, there are no significant problems with the DSN-MUI fatwa and OJK regulations regarding the ijarah contract.Abstrak: Implementasi akad ijarah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dari pihak pemangku kepentingan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa dan regulasi tersebut menjadi kiblat dalam praktik implementasi akad di lembaga keuangan syariah yakni salah satunya di perbankan syariah. Tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian antara praktik akad di perbankan syariah dengan regulasi yang ada. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara regulasi akad ijarah di Indonesia dengan praktik di perbankan syariah. Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normative. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun teknik analisis datanya menggunakan beberpa langkah yaitu teknik mereduksi atau memfokuskan data, penyajian data, dan menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah yakni dalam hal ini adalah BSI menerapkan akad ijarah menjadi satu di antara akad yang digunakan dalam proses pembiayaan. Terdapat beberapa yang mengatur akad ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berbagai regulasi yang mengatur akad ijarah tersebut mengacu pada fiqh muamalah yang kemudian diformulasikan dan ditransformasikan menjadi beberapa regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dari hasil analisis implementasi akad ijarah di BSI, tidak terdapat kesenjangan krusial dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK mengenai akad ijarah.

Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

“…Humans as social creatures cannot live without the presence and role of others. And this has become sunnatullah (Witro et al, 2021)The goal is to socialize and even work together to meet the needs of life in the muamalah frame (Sidqi & Witro, 2020). The existence of diverse human needs and desires does not necessarily lead to good conditions, sometimes humans do not have enough funds or expertise to meet all their needs.…”