Analisis Implementasi Kebijakan Case Mix INA-CBG’S (Indonesian Case Base Groups) Berdasarkan Permenkes NO. 59 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Pabatu Kabupaten Serdang Bedagi

Abstract

Kebijakan pemerintah menetapkan standar tarif layanan kesehatan dalam pelaksanaan program asuransi kesehatan melalui Permenkes No. 59 tahun 2014 dianggap merugikan rumah sakit, karena perhitungan biaya didasarkan pada tingkat Case Mix INA-CBG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Case Mix INA-CBG berdasarkan Permenkes No. 59 tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dil-akukan di Rumah Sakit Pabatu. Informan penelitian sebanyak 9 orang yang terdiri dari. Analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kesehatan BPJS secara keseluruhan baik dalam pandangan sistem reguler, lebih menguntungkan masyarakat (pasien) karena layanan murah (gratis). Penerapan kebijakan tarif campuran kasus INA-CBGs berdasarkan Permenkes No. 59 tahun 2014 menyebabkan Rumah Sakit Pabatu menderita kerugian. Penentuan tarif untuk dokter / dokter spesialis di Rumah Sakit Pabatu berdasarkan persetujuan direktur dengan dokter spesialis. Pendanaan operasional Rumah Sakit Pabatu melalui Top Up didasarkan pada perbedaan antara tarif Rumah Sakit Pabatu dan Case Mix INA-CBGs. Rumah Sakit Pabatu mengklaim pembayaran melalui verifikasi BPJS Kesehatan. Saat ini ada tunggakan pembayaran selama 2 bulan oleh BPJS Kesehatan. Layanan untuk pasien BPJS Kesehatan adalah sama antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan, perbedaannya hanya pada fasilitas yang digunakan. Keuntungan dari Rumah Sakit Pabatu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat mendukung program pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kendala / hambatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah laba dari rumah sakit menjadi kerugian yang kadang kala berkurang, keterlambatan pembayaran klaim, SDM rumah sakit kurang mengikuti perubahan peraturan BPJS. Direkomendasikan bahwa Rumah Sakit Pabatu menemukan sumber pendapatan lain, termasuk pelatihan untuk sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dokter.

A Position Analysis of BPJS Claims Administration Officers and Verifiers (Case Study: Jambi Province Regional Mental Hospital)

“…The problems with BPJS claims, as described in the study, are not new, even long before PT Askes changed its name to BPJS Health (Hafiz et al, 2020). In recent years, the implementation of Jamkesmas with an INA-DRG-based case-mix system (which later changed its name to INA CBGs) has caused many problems in various hospitals.…”