Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan

Abstract

Pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia bagian timur ditetapkan pada tahun 2003 yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah kawasan tersebut. Pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan mamminasata yang dimuat dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011. Pada peraturan tersebut kawasan metropolitan Mamminasata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pembangunan di kawasan metropolitan Di Indonesia timur dan dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan diperkuat dengan kajian data sekunder diolah melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan metropolitan yang dilihat dari pendekatan kelompok, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan peran serta warga Negara, belum mampu diimplementasikan dengan baik. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara organisasi yang berperan dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan menyebabkan terkendalanya beberapa pembangunan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa kalangan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia Timur.

Perkembangan Metropolitan Mamminasata: tinjauan kesenjangan aspek sosial-ekonomi dan tata kelola wilayah

“…Mamminasata merupakan wilayah metropolitan yang terdiri dari satu kota dan tiga kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa (Sangguminasa) dan Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan. Metropolitan ini terbentuk secara organik sejak tahun 1980an karena pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Makasar dan ekspansi urbanisasi di sekitarnya [16]. Mamminasata yang juga kawasan strategis nasional memiliki tiga fungsi utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra pengolahan hasil produksi; pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; serta pusat orientasi pelayanan.…”

Organizational Performance in Implementation of Mamminasata Urban Area Development: Working Mechanisms and Human Resource Capacity

“…The implementation development of the Mamminasata urban area in South Sulawesi Province is intended to improve access to public services, infrastructure development, and increase regional competitiveness through the potential possessed in administrative areas of Makassar City, Maros Regency, Gowa Regency, and Takalar Regency, as has been implemented by several other metropolitan areas, (Hudalah et al, 2014;Mikuła & Kaczmarek, 2017;Sulmiah et al, 2019). In the implementation of the development, each local government has the same authority, as described in Law no.…”

“…The importance of organizational performance in the implementation of urban area development, especially the Mamminsata urban area has never been studied by previous researchers. In general, previous researchers studied the implementation of the development of the Mamminasata urban area from the aspects of policy, social and economic, (Anggun Widiatri et al, 2014;Radhinal & Ariyanto, 2017;Ramli & Indradjati, 2021;Sulmiah et al, 2019). Based on the facts on the ground, one of the problems in implementing the development of the Mamminasata urban area is caused by the performance of the organizations involved in the implementation of the urban area development.…”

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar

“…berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya dengan melakukan tindakan reklamasi ekosistem pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan(Sulmiah, Sakawati, Widyawati, & Rukmana, 2019). Diantaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya.Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar(Sulmiah et al, 2019).…”

“…Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan(Sulmiah, Sakawati, Widyawati, & Rukmana, 2019). Diantaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya.Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar(Sulmiah et al, 2019). Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (Perpres No.…”