Analisis Kebijakan Untuk Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan  Di Kawasan Perairan Labuan Cermin – Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Erwiantono, Erwiantono; Susilo, Heru; Aditya, Anugrah; Saleha, Qoriah; Budiayu, Anisa

doi:10.15578/jksekp.v6i1.1611

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Komponen indikator keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata antara lain, terjaganya aspek konservasi yang terhindar dari pencemaran. Selain itu keberlajutan objek ekowisata harus disesuikan dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung di kawasan ekowisata makin sedikit (Erwiantono, Susilo, Aditya, Saleha, & Budiayu, 2016). Komunikasi dalam pengembangan ekowisata KHDTK Aek Nauli sangat diperlukan terutama dengan pihak pengelola.…”

Section: Menurut Sekartjakrarini Dalam Widodounclassified

Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Sylviani,

Parlinah,

Septina, S.Sos, MA

et al. 2023

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

The development of the Aek Nauli’s Forest Area with Special Purposes (KHDTK), as one of the national prioritytourist sites in the Lake Toba catchment area, needs to be carried out in support of North Sumatra ecotourism. Thisstudy examines the roles and functions of the parties involved in ecotourism management’s development. Primarydata were obtained from the results of discussions, FGD, and filling out questionnaires by respondents determinedpurposively from both government and community groups. The analysis was carried out using the stakeholderanalysis method to determine the parties’ roles and functions. The study results indicate that the most interested andinfluential parties are KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA North Sumatra, and BOPDT. The Parties which have low level of interest but have high influence are Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Ministry of PUPR, BappedaNorth Sumatra, and Bappeda Simalungun Regency. The Parties with a high level of interest but low influence arthe surrounding community, such as Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), and cooperation (koperasi). The partythat has a low level of interest and influence is PHRI. Coordination and communication are needed amongst theparties to carry out the national program in developing tourism priorities at KHDTK Aek Nauli correctly.Keywords: KHDTK Aek Nauli, The National Priority Tourist Site, Ecotourism, Danau Toba Area.

show abstract

Section: Menurut Sekartjakrarini Dalam Widodounclassified

Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Sylviani,

Parlinah,

Septina, S.Sos, MA

et al. 2023

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Section: Menurut Sekartjakrarini Dalam Widodounclassified

Peran Dan Fungsi Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Parlinah¹,

Sylviani²,

Djaenudin³

et al. 2023

jur.an.jak.hut

View full text Add to dashboard Cite

The development of the Aek Nauli’s Forest Area with Special Purposes (KHDTK), as one of the national priority tourist sites in the Lake Toba catchment area, needs to be carried out in support of North Sumatra ecotourism. This study examines the roles and functions of the parties involved in ecotourism management’s development. Primary data were obtained from the results of discussions, FGD, and filling out questionnaires by respondents determined purposively from both government and community groups. The analysis was carried out using the stakeholder analysis method to determine the parties’ roles and functions. The study results indicate that the most interested and influential parties are KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA North Sumatra, and BOPDT. The Parties which have a low level of interest but have high influence are Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Ministry of PUPR, Bappeda North Sumatra, and Bappeda Simalungun Regency. The Parties with a high level of interest but low influence are the surrounding community, such as Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), and cooperation (koperasi). The party that has a low level of interest and influence is PHRI. Coordination and communication are needed amongst the parties to carry out the national program in developing tourism priorities at KHDTK Aek Nauli correctly.

show abstract

“…Belum ada penyuluhan atau bimbingan dari aparat terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di pelabuhan Kamal. Mengacu pada Erwiantono, Susilo, Aditya, Saleha & Budiayu (2016), hal yang perlu dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah revitalisasi peran lembaga lokal dengan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan sosial ekonominya.…”

Section: Dimensi Hukum Dan Kelembagaanunclassified

Evaluasi Pemanfaatan Pelabuhan Kamal Untuk Wisata Bahari Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu Menggunakan Pemodelan Rapfish

Muhsoni

Zainuri

Abida

2021

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

View full text Add to dashboard Cite

Pasca pembangunan Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal mengalami penurunan aktivitas secara drastis. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 98%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan merencanakan untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Kamal sebagai alternatif penyeberangan dan wisata baharí. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlanjutan wisata bahari yang direncanakan tersebut, ditinjau dari dimensi ekologis, sosial, ekonomi, potensi sumber daya, hukum dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah Rapid Appraissal for Fisheries (RAPFISH), yang didasarkan pada teknik ordinasi menggunakan Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data diambil dengan kuesioner yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap 43 responden yang melakukan aktivitas di Pelabuhan, yaitu wiraswata/pedagang 28 orang, pegawai pemerintah 4 orang dan penduduk 11 orang. Hasil analsis menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan untuk dimensi ekologi adalah 43,52, dimensi sumber daya 31,84, dimensi ekonomi 35,78, dan dimensi sosial 31,84 dan dikategorikan sebagai ‘kurang berkelanjutan’. Sementara itu, dimensi hukum dan kelembagaan mempunyai nilai 10,33 sehingga dikategorikan sebagai ‘tidak berkelanjutan’. Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi memerlukan intervensi sehingga rencana pembangunan wisata bahari di Suramadu oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat berlanjut. Dari hasil analisis leverage, diperoleh hasil bahwa intervensi direkomendasikan untuk diprioritaskan pada atribut ekologi, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Title: Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish ModelingAfter the construction of Suramadu Bridge, Kamal Port experienced a drastic decline in its activity. This condition caused a decrease in people’s income by up to 98%. The Bangkalan Regency Government has planned to develop the Kamal Port area as an alternative crossing and marine tourism. The study aimed to analyze the sustainability index of marine tourism plan at the Kamal Port based on ecological, social, economic, potential resource, legal, and institutional. The method used was Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) based on ordination technique using Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data were collected thorugh questionnaired interviews with 43 relevant respondents at the port, namely 28 entrepreneurs/traders, 4 government officials, and 11 residents. Result of the analysis showed that the sustainability index of ecological dimension was 43.52, resources 31.84, economy 35.78, social 31.84, all of which fell into the less sustainable category. Meanwhile, the legal and institutional dimensions have a value of 10.33, all of which were categorized as ‘unsustainable’. These results suggest further intervention on all dimension for the continuity of the marine tourism plan in Suramadu. Based on the leverage analysis, it is recommended to prioritize intervention on ecological, resource potential, economic, social, legal, and institutional attributes.

show abstract

Analisis Kebijakan Untuk Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Di Kawasan Perairan Labuan Cermin – Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Cited by 4 publications

References 1 publication

Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Peran Dan Fungsi Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli

Evaluasi Pemanfaatan Pelabuhan Kamal Untuk Wisata Bahari Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu Menggunakan Pemodelan Rapfish

Contact Info

Product

Resources

About