Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardu

Abstract

Mudarabah merupakan pembiayaan perbankan syariah dengan potensi risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dana pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian ini sangat ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Celakanya, tidak selalu penggunaan prinsip kehati-hatian ini bisa menjamin suatu pembiayaan terhindar dari masalah yang pada akhirnya mengancam kesehatan bank. Kajian ini membahas mengenai manajemen risiko yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai implikasi dari aturan yang tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Konversi akad pembiayaan merupakan salah satu dari beberapa solusi yang dapat ditawarkan oleh bank syariah untuk menyelamatkan nasabah penerima pembiayaan yang tertimpa masalah. Upaya penyelamatan pembiayaan melalui konversi akad diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Restrukturisasi. Konversi akad mudarabah kepada akad qardu menurut Dewan Pengawas Syariah bisa dilakukan selama nasabah yang melakukan pembiayaan mudarabah tersebut belum dikatakan bangkrut dan masih memiliki potensi untuk diajak kerjasama. (Mudarabah is a Sharia banking financing with a high potential risk. Therefore, the provisions of article 2 of Law No. 21 of 2008 on sharia banking confirm that sharia banking in conducting its business activities must be based on sharia principles, economic democracy and prudence principles. Unfortunately, not always the use of this precautionary principle can guarantee a financing to avoid problems that ultimately threaten the health of the bank. This study discusses the implementation of risk management which must be done by Sharia Bank and sharia business Unit as stipulated in article 38 and article 39 of Law