ANALISIS OPTIMALISASI EKS BMN IDLE (Studi Kasus Eks BMN Idle Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Negara Golongan II di Jl. Letjend Suprapto No. 31 Jember)

Abstract


 
 
 BMN idle merupakan peluang sekaligus tantangan bagi seorang Asset Manager. Sebagai peluang karena pola pemanfaatan yang baik akan menghasilkan penerimaan bagi negara, juga disebut sebagai tantangan karena dalam prakteknya diperlukan research yang cukup kompleks, kemampuan berinteraksi dengan investor, serta penyesuaian atas keterikatan BMN idle pada peraturan. Di Kabupaten Jember terdapat 13 unit aset Eks BMN idle berupa tanah dan/atau bangunan dalam status tanpa pemanfaatan. Beberapa dari aset tersebut memiliki potensi nilai yang tinggi karena terletak di kawasan strategis, salah satunya Eks BMN Idle di Jalan Letjend Suprapto No. 31 Jember. Untuk mengetahui potensi aset tersebut, penulis melakukan analisis pasar dan analisis keuangan sehingga terbentuk Higest And Best Use (HBU) atas objek optimalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif pengembangan yang mencerminkan HBU objek optimalisasi adalah gedung pertokoan (ruko). Setelah HBU objek optimalisasi diketahui, penulis mengidentifikasi bentuk pemanfaatan yang paling sesuai dengan tipe pengembangan. Berdasarkan idenitifikasi tersebut, ditentukan bahwa bentuk pemanfaatan yang paling sesuai adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Bentuk pemanfaatan ini akan menghasilkan penerimaan negara berupa kontribusi tetap dan Profit Sharing selama masa KSP, serta bangunan ruko dan fasilitasnya di akhir masa KSP.
 
 

The Effect of Auction Fee, Administration Fees of State Receivables Management and Management of State-Owned Assets Against Actualization of State Non-Tax Revenue on Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Period 2019-2021

“…According to earlier studies by (Afandi, 2016), (Fitri & Triono, 2020), and (Afrisca, 2022), BMN Management is crucial for PNBP. Based on the theory of compliance, government regulations and also supported by several previous researchers regarding this variable, the researcher draws a hypothesis as follows:…”

“…Another factor that underlies this to happen is that the human resources at the Medan KPKNL, both those responsible for PNBP collection and those who have an obligation to deposit PNBP, do not carry out their obligations in accordance with applicable regulations. In addition to the two factors above, several previous researchers who also conducted research related to Non-Tax State Revenue (PNBP) attached several related factors that influenced the realization of PNBP, including Auction fees (Walelang et al, 2017) (Susanto et al, 2019); Administration of State Receivables (Mulyawati, 2013); Products to be managed to obtain PNBP (Seftyandra, 2013), (Ridwan, 2020); Management of BMN (Afandi, 2016), (Fitri & Triono, 2020), (Afrisca, 2022); Prices, Facilities and Services for each source of PNBP revenue (Amin & Gani, 2015); Determination of types and rates of PNBP types (Kusuma, 2021); limited operational support facilities and limited human resources (Zulyani et al, 2022); Non-Tax et al (Utami et al, 2021)…”