Analisis Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2012, 2013 dan 2014

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan melihat peruntukannya menurut empat dimensi DHA di tahun 2014 dengan melihat trend 2012 dan 2013. Penelitian ini mengambil data sekunder realisasi belanja kesehatan yang kemudian diolah dan disajikan menurut sumber biaya, pengelola anggaran, penyedia pelayanan, dan program.

Analisis Tarif Pelayanan Poli Penyakit Dalam Di Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional

“…Hal ini berdampak pada tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung. 2 Salah satu penyebabnya adalah metode pembayaran rumah sakit.…”

Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Dan Belanja Kesehatan Terhadap Angka Kesakitan Di Kabupaten/Kota Se-Pulau Jawa.

“…Dalam (Olivia, 2010) dijelaskan bahwa mencapai penurunan angka kesakitan di suatu daerah, pembiayaan kesehatan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi angka kesakitan atau kualitas kesehatan di suatu daerah. Alokasi dana kesehatan daerah menjadi masalah di sebagian daerah kabupaten atau kota di Indonesia walaupun kesehatan menjadi prioritas utama hampir di seluruh wilayah Indonesia terutama Jawa Barat (Handayani, 2016). Alokasi dana kesehatan dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan yang akan menjadi investasi fisik, Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk dana pembangunan kesehatan bergantung dari besarnya pemasukan daerah tersebut (Aryani, 2007).…”

“…Dapat diamati biaya kesehatan semakin lama semakin tinggi, hal ini dikarenakan masyarakat semakin sadar betapa pentingnya kesehatan dan bagaimana penyakit membawa banyak dampak buruk bagi kehidupan mereka. Dijelaskan dalam (Handayani, 2016) bahwa dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang baik pemerintah membutuhkan suntikan dana untuk dijadikan sebagai anggaran alokasi dana kesehatan, dana tersebut dapat berasal dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat dan swasta. Tetapi dijelaskan dalam (Sulastomo, 2007) bahwa tingginya belanja kesehatan belum pasti memberi pengaruh tingkat kesehatan yang tinggi.…”

“…Salah satu bentuk memenuhi pelayanan kesehatan adalah dengan membuat dana alokasi daerah dibidang kesehatan agar dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang optimal dan efektif. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan maka diperlukan pembiayaan, besarnya pembiayaan tersebut tergantung pada komitmen pemerintah daerah tersebut (Handayani, 2016). Belanja Kesehatan seperti yang dijelaskan dalam (Mulazimmah, 2017) adalah jenis belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam rangka mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut yakni pembangunan kesehatan.…”

“…Menurut (Handayani, 2016) terpenuhinya dana kesehatan menjadi penting dengan penerapan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan penetapan kebijakan dan strategi alokasi dana program-program kesehatan di suatu daerah. Alokasi dana kesehatan terdiri atas anggaran pembangunan kesehatan atau belanja rutin dan anggaran rutin kesehatan yang merupakan belanja tidak langsung.…”