Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung

Abstract

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatur tentang proses penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Standar akuntansi ini diberlakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keseragaman dalam pelaporan serta menyederhanakan dalam pencatatannya sehingga masya­rakat dapat membaca laporan keuangan tersebut dan ikut dalam mengawasi pengelolaanya. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Bandung yang merupakan salah satu lembaga pengelola ZIS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Saat ini dana penghimpunan terbesar adalah dari zakat profesi ASN di lingkungan pemerintah kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BAZNAS kota Bandung dalam penyusunan laporan keuangan zakat sepenuhnya telah menerapkan PSAK 109 dan laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh Akuntan Publik serta mendapat opini “WAJAR”. Namun demikian dalam pelaporan keuangan tersebut, BAZNAS belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yaitu suatu aplikasi pelaporan yang dibentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis web yang telah sesuai dengan PSAK 109. Kata Kunci: PSAK 109, Dana ZIS, Laporan Keuangan Zakat

Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

“…Akuntansi Zakat sangat diperlukan dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam setiap aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki ataupun mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan (Menne, 2022). Dengan diterbitkannya PSAK No.109 tentang Akuntasi Zakat, Infaq dan Shadaqah ini diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, penyajian, pengungkapan ataupun pelaporannya (Yulianti, 2021). Berikut adalah tabel perbedaan antara perlakuan akuntansi zakat pada laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PSAK No.109 : Prioritas dalam kebijakan penyaluran zakat kepada Fakir-Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Riqab.…”

“…Dalam PSAK No.109, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut (Yulianti, 2021).…”

The Effect of the Implementation of Psak 109 and the Internal Control System on Good Zakat Governance in Baznas Regency/City in West Java

“…Accountability can be obtained, one of which is by using a good financial accounting system. So this is expected to increase the public's trust in zakat management institutions (Yulianti, 2021).…”

Persepsi Dan Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya

“…PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Menurut (Yulianti, 2021) hal tersebut diimplementasikan secepat mungkin agar publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu (Rizkiansyah et al, 2020) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan dapat mengukur seberapa jauh lemabaga zakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap penerapannya.…”