Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)

Abstract

<p>Penelitian ini membahasa tentang perbandingan hukum Penanaman Modal asing di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal di Vietnam dirasakan lebih mendukung bagi penanam modal asing daripada ketentuan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum akan ditemukan persamaan dan perbedaan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Objek yang diteliti mengacu pada struktur sistem hukum yang befokus pada ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara pendekatan perbandingan hukum mikro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 (UUPM) Indonesia dan UU Penanaman Modal No.67/2014/QH13 Vietnam mempunyai persamaan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantar kedua Undang-Undang tersebut adalah lingkup aplikasi, badan usaha dan kedudukan, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi dan institusi penanaman modal. Dengan perbandingan tersebut dapat disarankan Indonesia dapat mengupayakan untuk pembaharuan hukum penanaman modal agar menciptakan sistem yang lebih terintergrasi, mempermudah perizinan dan menjalankan bisnis untuk para perusahaan asing yang ingin melakukan penanaman modal asing langsung.</p><p> <strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: Hukum Investasi; Investasi Asing; Perbandingan Hukum; Vietnam</em></p>

Strategi Penanaman Modal di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

“…Terkadang biasa juga disebut sebagai aliansi strategis, yang meliputi berbagai mitra, termasuk organisasi nirlaba, sektor bisnis dan umum. Menurut Erman Rajagukguk ialah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian, jadi pengertian tersebut lebih condong pada join venture yang bersifat internasional (Wicaksono, 2021). Unsur-unsur yang terdapat dalam join venture ialah kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional, membentuk perusahaan baru antara pengusaha asing dan nasional, didasarkan pada kontraktual atau perjanjian.…”

“…Join venture domestik didirikan antara perusahaan yang terdapat di dalam negeri dan join venture Internasional yang didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan dimana salah satunya perusahaan asing. Ketentuan yang menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan join venture bukan suatu keharusan juga dapat dilihat pada Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Wicaksono, 2021)…”

Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi

“…Berdasarkan hal tersebut, maka unsur yang melekat adalah bentuk badan hukum untuk perusahaan dengan investasi asing yaitu Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan berdasarkan dengan hukum Indonesia, dan juga harus berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengaturan bentuk usaha untuk modal asing sesuai dengan UU Penanaman Modal adalah badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (Wicaksono, 2021). Selain pengertian tersebut, juga disebutkan defisini modal asing yaitu :…”

Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

“…Menurut Aminuddin Ilmar dalam Wicaksono (2021), penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan dampak positif atau keuntungan diantaranya; 1) alternatif solusi peningkatan pembangunan perekonomian di Indonesia; 2) upaya pembangunan sarana dan prasarana bagi perkembangan industri sekitar; 3) memberikan peluang lapangan kerja lebih luas bagi Negara tuan rumah; 4) upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja melalui kolaborasi kemajuan teknologi industri; 5) meningkatkan devisa Negara; 6) meningkatkan efisiensi dalam penerapan skala produksi yang tinggi (economic of scale); 7) meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor sehingga turut meningkatkan devisa Negara.…”