Analisis Peringatan Dini Kebangkrutan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011 – 2015

Abstract

This study aims to give empirical prove on the factors that affecting early warning bankruptcyof Islamic banking in Indonesia using RGEC method. The factors that are tested in this study are Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Assets (ROA), Net Operating Margin (NOM), and Capital Adequacy Ratio (CAR). The sample of this study consists of 7 Islamic banking in Indonesia. The data used is the quartile report of financial statements and the GCG report while the statistical method used is panel regression.The result shows that Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Assets (ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR) gives impact to the early warning bankruptcy of the Islamic banking, while Good Corporate Governance (GCG) and Net Operating Margin (NOM) does not have any effect on the early warning bankruptcy. This implies that GCG and NOM are not inline with the policy, theory and previous studies.

Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah

“…Menurut Oktaria (2015), anggaran berperspektif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi.…”

“…Pendekatan anggaran berperspektif gender dibagi menjadi anggaran berbasis gender secara umum dan khusus menurut Oktaria (2015). Pendekatan anggaran berbasis gender secara umum (generally gender based budget) bias dilihat dari pengantar kebijakan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan pada setiap tahunnya.…”

“…Menurut Oktaria (2015) dan Nasution & Marthalina (2018), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilihat sebagai sebuah ekspresi relasi kekuasaan (power relation) antara aktor-aktor institusional yang ada di tingkat daerah. Aktor-aktor institusional tersebut adalah masyarakat sipil, pelaku pasar lokal maupun global, pemerintahan daerah dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan birokrasi serta institusi global seperti lembaga-lembaga keuangan multilateral, lembaga-lembaga hukum multilateral.…”

“…Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan anggaran berperspektif gender. Tanda positif pada koefisien regresi perencanaan anggaran menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih berperspektif gender Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh (Oktaria, 2015) yang membuktikan bahwa perencanaan telah menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari penyusunan visi-misi, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja daerah, dan program kerja yang telah didaarkan pada keadilan dan kesetaraan gender.…”

“…Tanda negative pada koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih tidak berperspektif gender. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh (Oktaria, 2015) yang membuktikan bahwa keberpihakan anggaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender masih sangat minim. Hal ini dikarenakan hasil analisis penganggaran pada struktur makro tidak dapat dipastikan persentase untuk keadilan dan kesetaraan gender, karena indikator pada struktur makro membahas tentang kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan (DP), pajak dan retribusi daerah dan nilai bagi hasil pajak/non pajak.…”