Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah

Abstract

Abstract
 The Indonesian government has implemented government credit card since July 2019. This research provides importance and performance analysis of implementing government credit cards in ministries/agencies of Indonesia. This study collected empirical data from an online questionnaire which was distributed to alumni of the expenditure treasurer training organized by the Budget and Treasury Education and Training Center. The selected samples from 222 respondents, was processed using importance and performance analysis. The results of this empirical research shows the performance of KKP holders and the customer service of KKP issuing banks was still below expectations according to the perception of spending treasurers. KKP holders must be provided with intensive socialization on the use of KKP and customer complaint services at KKP issuing banks must be improved. Other results based on non implementing KKP treasurer perceptions, there are still some obstacles faced by ministries/agencies at the implementation of government credit cards. The results of this study cannot be generalized to the implementation of KKP in Indonesia, because of limited number of respondent samples.
 Abstrak
 Pemerintah Indonesia telah menerapkan metode pembayaran tagihan dari rekanan pemerintah menggunakan uang persediaan kartu kredit pemerintah mulai bulan Juli tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dan kinerja atas penerapan kartu kredit pemerintah pada kementerian/lembaga. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner online yang disebar melalui media sosial whatsapp. Responden penelitian merupakan alumni pelatihan bendahara pengeluaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Sebagian sampel penelitian yang berjumlah 222 responden diolah menggunakan analisis kepentingan dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemegang KKP dan layanan bank penerbit KKP masih di bawah harapan menurut persepsi bendahara pengeluaran. Pemegang KKP harus diberikan sosialisasi penggunaan KKP yang memadai dan layanan keluhan pelanggan pada bank penerbit KKP harus ditingkatkan. Selain itu masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh kementerian/lembaga pada saat penerapan kartu kredit pemerintah. Dengan keterbatasan jumlah sampel responden, maka hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk penerapan KKP di Indonesia.

Cashless Payment System Model at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises

“…This is in line with the findings of several previous studies. Said & Sutiono, (2021) that the Satker Expenditure Treasurer at Ministries/Institutions has not been able to implement the use of KKP because they still face obstacles, among others, due to the policies of their Satker leaders who do not want to use KKP. Syahputra, (2022) also stated that the limitations of the use of KKP on Satker within the scope of KPPN Tanjung Pinang were caused by the commitment of the leaders who still felt that they did not encourage the use of KKP.…”

“…According to research conducted by Sulaeman & Dwinanda, (2021) the commitment of leaders in each Ministry/Institution is very important to encourage the use of MMAF. Said & Sutiono, (2021) also said that the Satker Expenditure Treasurer has not been able to implement KKP because it still faces obstacles, among others, due to the policy of the satker leader who does not want to use KKP. One of the important resources in the public sector is human resources.…”

Indonesia’s South China Sea Policy: The Limits of Hedging

“…Furthermore, through the Belt and Road Initiative (BRI) agenda, China's economic assistance program given to Indonesia in several forms, such as infrastructure projects and loans. In April 2019, Indonesia had signed 23 agreements for infrastructure development projects in North Kalimantan, North Sulawesi, North Sumatera, Maluku, and Bali (Rakhmat, 2019). Both countries have agreed on a special funding scheme to support numerous projects worth US$91 Billion (Silaen, 2019).…”

Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

“…Pada tahun 2019 di bulan Juli, Indonesia mulai menerapkan metode non-tunai pada tagihan yang berasal dari rekanan pemerintah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP (Said & Sutiono, 2021). Kartu kredit sendiri dapat diartikan sebagai alat untuk transaksi pembayaran, melalui KKP ini transaksi pembayaran atas semua kewajiban penduduk yang berasal dari aktifitas ekonomi, selain itu juga meliputi transaksi penarikan tunai dan atau transaksi belanja, yang mana kewajiban pengguna kartu dibayarkan diawal oleh penerbit, kemudian pengguna kartu kredit melakukan pembayaran sebagai bentuk kewajiban dengan rentan waktu sesuai dengan kesepakatan baik melalui metode angsuran maupun bayar lunas (Harits, 2021).…”

“…Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis satu memberikan gambaran bahwa persepsi bendahara pengeluaran terkaita keseuaian penerbitan KKP, sosialisasi penggunaan KKP dan ketersedaian layanan keluhan KKP memberikan dampak terhadap efektifitas penggunaan KKP. Said & Sutiono (2021) menyampaikan bahwa supaya penggunaan KKP lebih efektif perlu didukung oleh sosialisai dan layanan yang memadai. Yulianti & Nurhazana (2021) menyampaikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah diharapkan lebih efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraannya sebagai wujud dari pelayanan publik.…”