Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara

Abstract

Kabupaten TTU merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Kondisi daerah yang berada di lintas batas antar negara ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendongkrak perekonomian wilayah karena berada pada jalur perdagangan antar dua buah negara. Akan tetapi fakta dari berbagai indikator makro ekonomi menunjukan bahwa selama tahun 2007-2012 dengan melihat data PDRB pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami trend positif tidak berkorelasi kuat atau berbanding terbalik (negatif) dengan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, angka indeks pembangunan manusia yang makin membaik dan juga masih tingginya ketimpangan pendapatan yang terpresentasekan lewat ukuran indeks wiliamson. Sehingga salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten TTU sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pengetahuan dan pemahaman akan potensi daerah yang dimiliki dalam upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.
 Metode yang dipergunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Dimana, Analisis Tipologi Klasen mengukur pemetaan tipologi daerah Kab. TTU dalam wilayah Provinsi NTT dan juga tipologi sektoral dalam melihat hubungan antara pertumbuhan dengan penyerapan tenaga kerja tiap sektornya. Selanjutnya, untuk menjawabi strategi pembangunan pengembangan sektor yang dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan inklusif maka digunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan matriks tipologi klassen, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode analisis (2007 -2012) Kabupaten TTU terkategori sebagai daerah berkembang dan secara keseluruhan dari 9 sektor ekonomi pembentuk PDRB, yang berada dalam kuadran sektor unggulan dan merupakan sektor yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan inklusif di Kabupaten TTU adalah sektor pertanian. Akan tetapi tingginya pertumbuhan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja justru menyimpan ragam persoalan kemiskinan pada pelaku usaha tani itu sendiri. Mengindikasikan bahwa, pertumbuhan sektor pertanian masih bersifat eksklusif disebabkan karena adanya gejala disparitas kepemilikan faktor produksi yang timpang. Ketimpangan faktor produksi ini dilihat dari tiga aspek mendasar dalam pembangunan pengembangan sektor pertanian antara lain; Tingginya disparitas kepemilikan lahan, rendahnya aksebilitas pasar dan rendahnya aksebilitas teknologi.

Determinants of performance improvement of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in the border market of North Timor Central District – Timor Leste

“…Data collection instruments are tested by testing the validity and reliability of data as terms and conditions in multivariate statistical tests. The value used as a benchmark in seeing whether the data to be analyzed is valid or not is through the Pearson correlation test with the condition that the r-count > r-table value with a standard alpha coefficient of 0.05 Crombach Alpha > 0.60, as Sugiyono showed in Nalle & Afoan (2022). Based on Table 2, it is explained that all indicators inherent in each construct variable have met the elements of validity and reliability.…”

Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur

“…Sebagian masyarakat di Propinsi NTT bekerja sebagai petani. Hal ini terbukti dari nilai pembentukan Produk Domestik Regional Bruto terbesar bahkan menyentuh angka 60% datang dari sektor pertanian, akan tetapi kemiskinan juga terbesar ada di sektor tersebut (Nalle, 2018).…”

The Role of Leading Sector in Realizing Inclusive Economic Development in North Central Timor District

“…The main problems faced by agricultural development are disparities in access to production factors, both inputs and outputs, inequality in land ownership and technology accessibility. This condition causes low community income and high levels of poverty in the agricultural sector (Nalle., 2018).…”