Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non- negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM.

IMPLEMENTASI RATIFIKASI CRPD DALAM BIDANG PARIWISATA DI YOGYAKARTA (Studi Kasus: Walking-Walking Tour Organizer)

“…definisi aktor non-negara oleh Keck dan Sikkink ialah kelompok advokasi yang bekerja untuk isu-isu utama yang terdiri dari NGO, INGO, aktivis, media, organisasi keagamaan, diaspora, akademisi, dan seterusnya (Soetjipto, 2018). Sejak Tahun 1990-an, komunitas HAM internasional mempertimbangkan pentingnya aktor non-negara dilibatkan sebagai aktor yang juga menimba kewajiban atas Rezim Internasional yang berhubungan dengan HAM (Gultom & Rumainur, 2022). Maka dari itu, aktor non-negara juga berperan penting dalam implementasi ratifikasi CRPD khususnya di bidang pariwisata.…”