Analysis of the Challenges of Motor Vehicle Tax Revenue at the Technical Service Unit Office Revenue

Abstract

Tax is one of the main sources of revenue for a country that is paid by the public. Taxes are also collection fees that can be imposed by the government based on the provisions of tax laws and regulations. The research method is qualitative deductive. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study explain that several factors that cause the first less than optimal motor vehicle tax receipts are community compliance whereas in Maros district the level of community compliance with motor vehicle tax payments is still low, as evidenced by the number of vehicles that do not re-register. Furthermore, the performance of the officers who were assessed was still lacking in discipline and the last one was the target that was too high so that it was very difficult for the Maros Revenue Unit to realize it by the end of the year. The research can be used as a reference in analyzing the challenges of motor vehicle tax receipts because previous research focused on the motor vehicle tax revenue services system at the Technical Services Unit Office Revenue.

Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

“…Wajib pajak harus taat dan patuh dalam melaksanakan pembayaran (cirebonbagus.id, 2021). Sebanyak 20% dari jumlah kendaraan bermotor yang beredar pada tahun 2021 banyak pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan daftar ulang, hal ini terjadi pada sebagian wilayah kabupaten cirebon yang disebabkan karena akses untuk melakukan pembayaran belum ke wilayah tersebut (Rahman, 2021) Adanya ketidaktaatan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor nantinya akan berdampak terhadap pemberian teguran berupa sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, yang berisi jika ada kendaraan bermotor terlambat dalam menyetorkan pajak yang sudah sesuai dengan masa berlaku akan dikenakan sanksi adiministrasi sebesar 2% per bulan terhitung dalam waktu terutang selama 24 bulan.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pentanurbowo (2021), Sakir & Mustari, (2022) dan Arifin et al, (2021) yang mengatakan bahwa kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.…”

“…Teori kepatuhan menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak untuk turut serta dalam pengembangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra, (2018), Yuskar & Yanti, (2014) dan Arifin et al, (2021)mengatakan bahwa Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.…”