Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government,  Indonesia

Handoyo, Sofik; Anas, Syaiful; Yudianto, Ivan

doi:10.22146/jkap.37046

Cited by 17 publications

(18 citation statements)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sumber daya, struktur organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan komunikasi (Sihgiyanti, 2016). Van Meter dan Van Horn mengungkapan bahwa ada enam elemen yang mempengaruhi implementasi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, disposisi pelaksana, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunkasi, karakteristik agen pelaksana serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi (Handoyo, 2012).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

2022

View full text Add to dashboard Cite

Petani menghadapi risiko produksi yang terkait dengan perubahan hasil panen, fluktuasi harga dan ketidak-pastian finansial. Pemerintah membantu para petani mengatasi permasalahan tersebut melalui upaya perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program asuransi usahatani padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian meliputi Jasindo, koordinator penyuluh, penyuluh dan petani. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program AUTP di Kecamatan Tirto belum berhasil. Masih banyak petani yang belum mengetahui program ini, meskipun telah terdaftar sebagai peserta asuransi, keterlambatan dalam pengecekan lahan dan keterlambatan pembayaran klaim. Hanya pengurus kelompok tani yang mengetahui program ini. Petani lain mengetahui dari sumber informal. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia dan fasilitas belum memadai. Pihak Jasindo dan penyuluh tidak melakukan sosialisasi secara rutin kepada petani, karena hanya dilakukan sekali sebagai akibat dari kekurangan sarana dan prasana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja implementor dalam pelaksanaan program AUTP belum maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah setempat untuk bekerja sama dengan pihak Jasindo dan penyuluh mengadakan sosialisasi secara menyeluruh ke semua petani.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Mengevaluasi dampak atas suatu program atau kebijakan diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Menurut Dunn yang dikutip dari Eko Handoyo (2012), kriteria dalam mengevaluasi program atau kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:…”

Section: Teori Evaluasi Kebijakanunclassified

Evaluasi penerapan pajak daerah online menggunakan aplikasi e-PAD terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020

Firmansyah

Sumanto

2021

JEBP

View full text Add to dashboard Cite

Abstract Regional taxes are the flow of assets from individuals or entities that are used as contributions to local governments without getting direct benefits with a forced collection process which is then used to finance the implementation of regional expenditures. The legal basis for collecting Regional Taxes and Regional Levies is Law Number 28 the year 2009 was a refinement of Law Number 34 of 2000. As a form of implementing non-cash transactions, the Banyuwangi Regency Government implemented an online sistem in the process of collecting and monitoring local taxes with an application called electronic-Regional Original Income (e-PAD. This study aims to evaluate the application of the local tax online sistem in Banyuwangi Regency using a policy evaluation method with six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and accuracy. Documentation, observation, and interviews. The results of the study show that the application of technology in the form of an E-PAD tax payment application is considered quite good and is considered quite acceptable among the community, although there are still many people who still do not want to use this E-PAD application and it is expected that users of this application will increase. The collection before the application was very ineffective due to the complexity of the tax payment process with separate SKPDs. Evaluation of the implementation of the second phase of the online sistem can be seen from 6 indicators showing that the overall sistem has been running well and has had a positive impact on users, but there are still obstacles to this online sistem for both parties, both taxpayers and tax collectors. Abstrak Pajak daerah ialah aliran harta dari orang pribadi atau badan yang dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemerintah daerah tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dengan proses penagihan yang bersifat memaksa yang kemudian untuk membiayai penyelenggaraan belanja daerah.Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sebagai bentuk implementasi transaksi non tunai, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem online dalam proses pemungutan dan pengawasan pajak daerah dengan aplikasi yang bernama electronic-Pendapatan Asli Daerah (e-PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem online pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode evaluasi kebijakan dengan enam indikator yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana sumber data diperoleh dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penerapan teknologi berupa aplikasi pembayaran pajak E-PAD dirasa cukup baik dan dirasa cukup di terima di kalangan masyarakat, meskipun masih banyak masyarakat yang masih belum mau untuk menggunakan aplikasi E-PAD ini dan diharapkan pengguna dari aplikasi ini meningkat. Pemungutan sebelum adanya aplikasi ini sangat tidak efektif dikarenakan masih rumitnya proses pembayaran pajak dengan SKPD yang terpisah-pisah. Evaluasi penerapan sistem online tahap dua dapat dilihat dari 6 indikator menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pengguna, namun masih ditemui adanya kendala sistem online ini bagi kedua belah pihak baik Wajib Pajak maupun pemungut pajak.

show abstract

“…Public policy is related to the use of power, therefore public policy takes place in a particular setting, with the aim of making stability and new achievement. A country without public policy is considered a failed state (Handoyo, 2012).…”

Section: Public Policy Advocacy By Roem Topatimasangmentioning

confidence: 99%

Public Policy Advocacy Process on the Protection of Indonesian Migrant Workers conducted by Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (INFEST)

Fatmasiwi¹

2019

Int. J. Islam. Stud. Human

View full text Add to dashboard Cite

This article describes the working patterns of local NGO networks for the advocacy of Indonesian Migrant Workers/Pekerja Migran Indonesia (PMI). INFEST (Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies) together with Network of Migrant Workers/Jejaring Buruh Migran (JBM) collaborated to develop a proposed bill in order to amend the article on Protection of Indonesian Migrant Workers. Nowadays, a lot of cases regarding to protection of migrant workers has not been fullfiled due to less attention of Indonesian government to provide a proper law on the protection of migrant workers. The author uses the nine-step advocacy approach described by Roem Tomatimasang, which forms the core circle, selects strategic issues, designs goals and strategies, processes data and packs information, mobilizes allies and advocates, submits counter draft, influences policy makers, shapes public opinion, and build a base of movement. Through these stages, INFEST and JBM conduct advocay to change the regulation of protection of PMI.

show abstract

Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government, Indonesia

Cited by 17 publications

References 4 publications

Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Implementasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Evaluasi penerapan pajak daerah online menggunakan aplikasi e-PAD terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020

Public Policy Advocacy Process on the Protection of Indonesian Migrant Workers conducted by Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (INFEST)

Contact Info

Product

Resources

About