Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Muskibah, Muskibah

doi:10.23887/jkh.v4i2.15450

Cited by 12 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…A credit can harm the bank and the customer itself, so that efforts to handle or resolve it become the center of attention. In the bank credit agreement, there is a clause, namely dispute settlement (Alternative Dispute Resolution) which is a clause regarding the method of resolving disputes arising between creditors and debtors as a result of the credit agreement (Fuady, 2000). The clause on dispute resolution only occurs when between the debtor client and the bank acting as the creditor is faced with certain problems, including bad loans.…”

Section: Restructuring Settlement Of Non-performing Credit Agreementsmentioning

confidence: 99%

Legal Effects of Credit Agreement Restructuring on Collateral in an Effort to Rescue Non-Performing Loans

Siregar

2024

Jurnal Hukum Prasada

View full text Add to dashboard Cite

Credit agreements sometimes arise factors that cause installment payments that have been agreed by the parties are not smooth and can make the banking economy less healthy, because it is undeniable that funds at the bank are also funds owned by customers. This can be said to be a non-performing credit at a bank. When the Credit Agreement is problematic, the bank will work to fix the credit issue as the creditor so that the funds that have been issued by the creditor can be received back based on the guidelines of the loan arrangement. This study's method of research is normative juridical with a concept and law strategy. The results of the study stated that the outcomes attained from causing variables non-performing loans could occur from internal (bank), and outside (debtor) elements. By credit restructuring, it is possible to select it since it may provide both parties superior answers, due to the fact that parties negotiate before it so that both sides' interests are represented.

show abstract

Section: Restructuring Settlement Of Non-performing Credit Agreementsmentioning

confidence: 99%

Legal Effects of Credit Agreement Restructuring on Collateral in an Effort to Rescue Non-Performing Loans

Siregar

2024

Jurnal Hukum Prasada

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam hal ini, pihak arbiter dapat mengenyampingkan aturan hukum sepanjang peraturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan hukum memaksa. Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (Ex Aequo et Bono) (Fuady, 2000).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono

Waruwu,

Kamello,

Azwar

et al. 2023

LJoALR

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase Ex Aequo et Bono. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas Ex Aequo et Bono dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase, dan perbandingan penerapan asas Ex Aequo et Bono pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara Ex Aequo et Bono terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.

show abstract

“…Teori Perjanjian Perjanjian ialah suatu kejadian hukum dimana individu berjanji ke individu lain ataupun dua individu saling berjanji guna menjalankan ataupun tak menjalankan sesuatu. Fuady mengungkapkan, banyak pengertian mengenai kontrak sudah diberikan serta kesemuanya bergantung pada bagian mana pada kontrak yang dinilai amat penting, serta bagian itulah yang ditonjolkan dalam pengertiannya (Fuady, 2000). Sementara M. Yahya Harahap mengungkapkan:…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik

Putri,

Busro

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

Notaries are very necessary in the banking world because they are authorized to make authentic deeds. It is the authentic deed that is required in the Bank's cooperation agreement so that the agreement remains safe in accordance with the rights and obligations of the parties, it is also important to remember that the Notary in carrying out his authority must be based on a rule called a code of ethics. If the Notary in carrying out the making of the cooperation agreement deed is not in accordance with the existing rules, the Notary is obliged to take responsibility for it. To find out whether the Notary performs its role in accordance with the existing rules in making the agreement and also what responsibilities will be carried out by the Notary if the authority exercised is not in accordance with the rules, it can be seen from the existing regulations and laws, one of which is the Law. Law on Notary Positions or also known as UUJN.Keywords: notary; code ethics; responsibilityAbstrakNotaris sangatlah diperlukan di dunia Perbankan karena Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Akta autentik itulah yang diperlukan di dalam perjanjian kerja sama Bank agar terjalinnya perjanjian tersebut tetap aman sesuai dengan hak dan kewajiban para pihaknya, hal yang perlu di diingat pula bahwa Notaris dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan aturan yang disebut dengan kode etik. Jika Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Untuk mengetahui apakah Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pembuatan perjanjian itu dan juga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut jika wewenang yang dilakukan tidak sesuai aturan dapat dilihat dari peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang ada salah satunya iyalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN.Kata kunci: notaris; kode etik; tanggung jawab

show abstract

Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Cited by 12 publications

References 0 publications

Legal Effects of Credit Agreement Restructuring on Collateral in an Effort to Rescue Non-Performing Loans

Legal Effects of Credit Agreement Restructuring on Collateral in an Effort to Rescue Non-Performing Loans

Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik

Contact Info

Product

Resources

About