Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pembatas kebebasan berkontrak.  Pembentukan dan pengaturan hak dan kewajiban yang termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa,  didasarkan pada peraturan standar yang termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  keberlakuan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar, serta bentuk  kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan  kontrak standar bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, kemudian ditemukan bentuk kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pada tahapan pra kontraktual. Pada tahapan kontraktual dan tahapan post kontraktual, kebebasan berkontrak hanya merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Untuk itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah  perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual  pada kontrak pengadaan barang dan jasa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan klausula arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendodan klausula arbitrase yang berbentuk acta compromise. Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, terdiri atas Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. This study aims to determine and analyze the factors that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not register their trademarks and to find out how the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) trademarks in Jambi City. The formulation of the problem in this study 1). What are the factors that cause Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts of the government to provide protection against the importance of trademark registration in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi. The research method used is empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal research and can also be called field research, namely studying and reviewing applicable legal provisions and what is happening in society. The research location that the researchers examined was Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that UMKM brands with products in the form of services can be registered. The government has made many efforts in providing protection for trademark registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark. Abstrak Saat ini UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian negara, oleh karena sangatlah penting pendaftaran merek pada UMKM, agar merek UMKM tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya serta ntuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini 1). Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya. 2). Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.

This study discusses the rights of shareholders namely minority shareholders over the acquisition of a Limited Liability Company based on Company law. This study aims to determine and analyze how the form of legal protection for minority shareholders in the event of the acquisition of a Limited Liability Company by analyzing the judge's judgment in deciding Case No. 1102 K / Pdt / 2015 is associated with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legal protection arrangements for minority shareholders on the acquisition of Limited Liability Companies are contained in Article 61 and 62 of the Company Law, but according to Article 126 paragraph (1) states that the acquisition process must pay attention to the interests of minority shareholders, while in Article 126 paragraph (3) , the shareholders' disapproval of the acquisition requesting that the shares be repurchased by the Company (Article 62 of the Company Law) does not stop the acquisition. Judge's consideration in deciding case No. 1102 K / Pdt / 2015, philosophically is a minority shareholder in Legal Standing, that is, it should be a minority shareholder in the Company which is sued not as a Director in the Company itself, its juridical consideration is based on the provisions of the applicable legislation, while its sociological considerations are based on the benefit obtained from the parties to the decision. Keywords: Legal; Protection; Acquisitions   AbstrakPenelitian ini membahas hak pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas atas akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya akuisisi Perseroan Terbatas berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017 Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dalil gugatannya merupakan penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan bertentangan dengan hukum acara sehingga mengandung cacat formil dan kabur (obscuur libel). Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Akuisisi