Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pembatas kebebasan berkontrak.  Pembentukan dan pengaturan hak dan kewajiban yang termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa,  didasarkan pada peraturan standar yang termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  keberlakuan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar, serta bentuk  kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan  kontrak standar bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, kemudian ditemukan bentuk kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pada tahapan pra kontraktual. Pada tahapan kontraktual dan tahapan post kontraktual, kebebasan berkontrak hanya merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Untuk itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah  perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual  pada kontrak pengadaan barang dan jasa.

The purpose of this thesis is to find out and analyze what are the factors that cause cinnamon syrup entrepreneurs in the village of Siulak Deras Mudik Gunung Kerinci Subdistrict Kerinci Regency does not register their trademarks and to find out and analyze what the legal consequences of cinnamon syrup entrepreneurs in Siulak Deras Mudik village does not register its trademark. This type of research is empirical juridical. Based on the results of the research, the causal factor for not registering trademarks by Cinnamon Syrup entrepreneurs is the lack of understanding of trademarks, the cost of trademark registration is quite expensive. Furthermore, due to a business not registering its trademark viz. There is no protection of the owner of the trademark rights from acts of piracy, counterfeiting and use of his trademark without permission from the trademark owner. other parties may carelessly use brands that have not been registered for their own benefit. the brand owner will not be safe, so in this case the intellectual ideas that he has to make new innovations for his work become useless because people easily imitate these ideas. If there are legal issues regarding this cinnamon syrup brand then it cannot be resolved through legal channels. Brand which was as a differentiating power is now no longer a differentiating power in trading activities, because everyone can use the brand in a business and competition in the global market. Keywords:   brand; registration.   Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi Faktor penyebab pengusaha sirup kayu manis di Desa Siulak deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci tidak mendaftarkan merek dagangnya dan untuk mengetahui dan menganalisa apa akibat hukum pengusaha sirup kayu manis di desa siulak deras mudik tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan Hasil penelitian faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha Sirup kayu manis adalah kurangnya pemahaman mengenai merek, biaya pendaftaran merek yang cukup mahal. Selanjutnya akibat suatu usaha tidak mendaftarkan mereknya yaitu. Tidak ada perlindungi pemilik hak atas merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek miliknya tanpa izin dari pemilik merek. pihak lain bisa sembarangan menggunakan merek yang belum terdaftar untuk keuntungan sendiri. pemilik merek tidak akan aman, sehingga dalam hal ini ide-ide intelektual yang dia punya untuk membuat inovasi baru untuk karyanya menjadi tidak berguna karena orang dengan mudahnya meniru ide-ide tersebut.jika ada persoalan hukum menganai merek sirup kayu manis ini maka tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum.Merek yang tadi sebagai daya pembeda sekarang tidak lagi sebagi daya pembeda dalam kegiatan perdagangan, karena setiap orang dapat menggunakan merek tersebut dalam suatu bisnis dan persaingan di pasar global. Kata-kata kunci : pendaftaran; merek.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan.

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about the ideal management of CSR for limited liability companies. This research is a normative study, using a conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety” and “reasonableness” in CSR budgeting, the form of implementation and who is competent in assessing the reasonableness and propriety must be clearly regulated in government regulations so that CSR management is directed and measurable.