Architecture and Human Rights

Sadri, Hossein

doi:10.25034/ijcua.2018.47x14

Cited by 2 publications

(1 citation statement)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Lefebvre mengkategorikan dua hak untuk mencapai right to the city, yaitu right to oeuvre yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan kota, dan right to appropriation yaitu hak untuk menggunakan semua ruang di dalam kota untuk kehidupan sehari-hari, meliputi hak menempati, hidup, bermain, bekerja dan terwakili di kota (Lefebvre, 1967). Dalam mengidentifikasi keterlaksanaan kedua hak tersebut, digunakan dokumen legal seperti Universal Declaration of Human Rights, 'World Charter for the Right to the City' dan 'European Declaration of Urban Rights' yang terdiri dari 22 norma, yang disebut Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial (Sadri, 2019).…”

Section: Right To the Cityunclassified

Peran Perancangan dalam Memperjuangkan Right to The City pada Kota Bogota

et al. 2021

View full text Add to dashboard Cite

Seiring bertambahnya populasi perkotaan, timbul isu ketidakkesetaraan kesempatan berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan kota, yang menyebabkan kota tersegregasi berdasarkan status sosial ekonom masyarakat. Fenomena ini mendorong Henri Lefebvre, mengungkapkan konsep “right to the city”, dimana seluruh masyarakat pada dasarnya berhak atas ruang kota. Bogota, adalah salah satu kota yang dianggap sukses memperjuangkan right to the city lewat gerakan “Bogota Change”. Dalam gerakan ini, terdapat sebuah rencana besar Plan Centro, dimana pemerintah berupaya memperbaiki kondisi pusat kota yang terdegradasi dengan membangun ruang publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Bogota memperjuangkan right to the city melalui tiga proyek ruang publik yang merupakan bagian dari Plan Centro, yakni Jimenez Quesada Avenue, Taman Tercer Milenio, dan Plaza San Victorino. Ketiga ruang publik tersebut berdampak besar dalam perwujudan kesetaraan sosio-spasial di Kota Bogota melalui upaya pencapaian 6 dari 22 Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial. Pada hasil temuan, terlihat berbagai strategi seperti peningkatan pengawasan, menciptakan ruang hijau, penyediaan transportasi umum dan fasilitas rekreasi, serta menyediakan ruang untuk pembangunan ekonomi sebagai pemenuhan terhadap normanorma hak asasi manusia atas ruang. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kota dalam menjunjung hak spasial bagi rakyat.

show abstract

Section: Right To the Cityunclassified