Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya

Abstract

Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KitabUndang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asasutama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Artikel ini membahas tiga pertanyaan:pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asasteritorialitas di Indonesia; dan ketiga, apakah asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur dinegara lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa: 1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayahdimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukumpidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalamhukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur padaPasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya. Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baruyakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialamiatau terjadi di wilayah Indonesia. 2. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas denganmemandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia(bukan memperluas wilayah Indonesia). Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHPdilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 3 diperluas ruanglingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udaraIndonesia. 3. Semua negara menganut asas teritorialitas, sebagai contoh di Malaysia, Singapura,Thailand, Jerman dan Belanda.

Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati

“…Syariat mencegah kejahatan dengan menutup gerbang yang menjadi penyebab seperti mengharamkan khamr, judi; 5. Syariat juga mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecenderungan moral manusia dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, membolehkan poligami secara terkontrol dan mewajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi (Topo Santoso, 2016).…”

Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia

“…Tak dapat dipungkiri bahwa kerangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia terjadi perubahan paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, sebelumnya penggunaan hukum pidana sebagai alat balas dendam dengan pendekatan keadilan retributif, tetapi perkembangannya hukum pidana modern beralih kepada orientasi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, 44 dikarenakan tujuan atau falsafah pemidanaan sudah banyak berkembang. Tujuan pemidanaan diarahkan pada: 45 1.…”

Deconstruction of Penal System Policy on Tax Law in Indonesia against Liability for Corporate Income Tax Evasion

“…However, what happens to the prosecution system in the criminal act of tax evasion, imprisonment sanctions as the ultimate remedium so that it loses its criminal nature, especially and reflects the civil nature (Koeswanto et al, 2023). In cassu the Panel of Judges may use Interpretation of argumentum a contrario in accordance with The principle of idealistic concursus and The principle of concursus realis in his decision to apply legal considerations over the legal facts and the application of his criminal sanctions (Handoko, 2017). Where on Interpretation of argumentum a contrario Judges can decide a case outside of other similar events, so that the application of law and the application of sanctions are more idealistic and realist to be implemented.…”