ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada  Perjanjian Waralaba )

Priyono, Ery Agus

doi:10.14710/lr.v14i1.20233

Cited by 9 publications

(9 citation statements)

References 3 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Drs. Abdulsyair explained, a number of internal factors that trigger the birth of a crime include: 12 a. The individual's internal special nature.…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Criminal Settlement Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft By Child Through Restorative Justice

Chariri

2022

IJERSC

View full text Add to dashboard Cite

A criminal act is an unlawful behavior carried out by an individual and must be punished for the wrongdoing as stated in the law. Criminal acts committed by children or known as juvenile delinquency are now increasingly widespread and varied, both in frequency in quantity or in seriousness in quality in the form of crime. If child crime develops rapidly and widely, what happens is that children who commit crimes will grow into adults and have the potential to become criminals if there is no serious response early on. This study uses an approach with a normative juridical method with a descriptive analytical research specification. The data used is secondary data. Based on the research results, the conclusions in this study include 1) The factors that cause children to commit the crime of theft include internal factors (personality), environmental factors and economic factors. 2) Implementation of restorative justice in handling the crime of motorcycle theft which is in accordance with the Implementation of the Diversion Child Criminal Justice System Law Number 11 of 2012. In applying restorative/diversion justice, there are always efforts for every child who commits a crime. In some cases, diversion can be carried out with the consent of all parties, so that the case does not reach the prosecution level. Restorative justice only applies to petty crimes, with mediation through deliberation. The application of restorative justice has not been effective, because there are still people who fail to implement the purpose of diversion in the investigation of criminal cases of theft of children's motorcycles, especially the police have not implemented the purpose of restorative justice. Everything from the number of children who steal motorcycles. 3) Obstacles in overcoming the crime of motorcycle theft by children through restorative justice, namely the difference in perceptions related to the meaning of justice by restorative justice actors and the existence of an incosystem in the implementation of regulations, especially those regulated in article 7 paragraph (2) of law number 11 of 2012 about the juvenile criminal justice system.

show abstract

“…Drs. Abdulsyair explained, a number of internal factors that trigger the birth of a crime include: 12 a. The individual's internal special nature.…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Criminal Settlement Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft By Child Through Restorative Justice

Chariri

2022

IJERSC

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hubungan bisnis dalam praktiknya selalu didasarkan pada suatu perjanjian (Anshori, 2018). Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam bentuk tertulis, dalam praktik kehidupan sehari-hari sangat sering disebut dengan istilah perjanjian, walaupun hanya dibuat secara lisan atau tidak tertulis (Priyono, 2018). Berbeda pula dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut masa depan bisnis itu sendiri.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba

Al-Qarano

2021

Glosains

View full text Add to dashboard Cite

Perjanjian bisnis sering ditemukan permasalahan tentang keseimbangan antara para pihak yang melakukan kerjasama bisnis, terutama pada perjanjian yang menggunakan kontrak standart atau kontrak baku. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah perjanjian waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas proporsionalitas kontrak standar pada perjanjian waralaba. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah asas proporsionalitas berfungsi untuk membentuk suatu sistem yang memberikan check and balance, untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional. Lalu akibat hukum dari terabaikannya asas proporsionalitas adalah terkikisnya asas kebebasan berkontrak namun pasal 1337, 1338 ayat (3), dan 1339 KUHPerdata dapat digunakan sebagai pembatas atau tolok ukur, apakah suatu perjanjian waralaba yang menggunakan kontrak baku terdapat klausul yang memberatkan salah satu pihak atau tidak.

show abstract

“…"PP tentang Waralaba yang menjadi dasar hukum bagi usaha waralaba di Indonesia mewajibkan untuk membuat perjanjian waralaba." 15 Dengan memberikan kepercayaan secara mutlak menjalankan sistem waralaba bukan hanya sebagai pemasok barang dan/ atau jasa, dapat membantu proses peningkatan kemandirian UMKM agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan keuntungan sebagai Penerima Waralaba. 16 "Sistem Waralaba dalam bentuk format bisnis yang tidak hanya merek dagang dan logo ditawarkan, tetapi juga sistem yang utuh dan komprehensif ditawarkan mengenai tata cara bisnis dijalankan termasuk didalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan dan bisnis dikembangkan."…”

Section: Pola Kemitraan Melalui Sistem Waralabaunclassified

Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba

Suardana

Wiryawan

2020

jmhu

View full text Add to dashboard Cite

The legal certainty for micro, small and medium enterprises in a partnership scheme is as a franchisee. Economic growth is so fast and advanced that many regulations by the central government and regional governments issue policies that cannot be implemented and result in no guarantee of legal certainty for the community. The purpose of this paper is to review the regulation of the minister of trade regarding franchising in 2019 related to legal certainty for micro, small and medium enterprises in the framework of a franchise business. The method used in this paper is a normative legal research method by analyzing the provisions of statutory regulations. The results of this study explain that based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, the law with a higher position removes the laws that are under it, namely in the MSME partnership pattern in the franchise business, it should still use the rules in Government Regulation No. 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. Kepastian hukum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pola kemitraan adalah sebagai penerima waralaba. Pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat dan maju, menyebabkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan kebijakan–kebijakan yang belum dapat dilaksanakan dan berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan menteri perdagangan tentang waralaba tahun 2019 terkait kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka bisnis waralaba. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan peraturan perundang–undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya yaitu dalam pola kemitraan UMKM dalam bisnis waralaba sudah seharusnya tetap menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

show abstract

ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada Perjanjian Waralaba )

Cited by 9 publications

References 3 publications

Criminal Settlement Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft By Child Through Restorative Justice

Criminal Settlement Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft By Child Through Restorative Justice

Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba

Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba

Contact Info

Product

Resources

About