The aim of this study is to determine the legal protection of consumer data security in Indonesia Fintech business based on the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) Regulation and other related ordinance. The approach method used in this study is normative juridical. The study result explains that the parties of Fintech business consist of Fintech organizer (producer) and Fintech user (consumer). The relation among the parties is created due to an electronic contract. Basically, the protection of Fintech consumer personal data is regulated in Communication and Information Minister Regulation, Bank Indonesia Regulation, and Financial Service Authority Regulation. In addition, the protection of data was regulated in the Financial Service Authority Circular Letter.

Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir  serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat,  kewenangan Pemerintah, wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob,  hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.

Perjanjian, esensinya adalah kesepakatan, disifati dengan bertemunya kehendak (meeting of mind, mutual assent ) para pihak untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati guna memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi para pihak. Perjanjian layaknya sebuah dokumen hukum sudah sepantasnya memenuhi minimal tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi faktanya aspek kepastian hukum (dhi asas Pacta Sunservanda) paling menonjol bahkan kadang mengabaikan keadilan.Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap mengapa hal tersebut terjadi, apa sebabnya dan bagaiamana solusinya.Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis dokumen kontrak mengacu pada peraturan yang terkait dan asas asas perjanjian. Sebagai kesimpulan tidak tercapainya keadilan bagi para pihak khususnya penerima waralaba, dikarenakan posisi tawar pemberi waralaba (franchisor) yang sangat kuat,  tidak seimbang jika dibandingkan dengan posisi tawar penerima waralaba (franchisee) yang lemah. Hal ini berimbas pada isi kontrak yang sepenuhnya dibuat oleh pemberi waralaba (franchisor), yang tentunya cenderung memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi pemberi waralaba (franchisor).

Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian menganalisis apakah dan sejauhmanakah yurisprudensi MA dapat menegakkan hukum keluarga Islam  Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), data yang dibutuhkan data sekunder. Metode pendekatannya adalah yuridis doktrinal, dan data dianalisis secara kualitatif. Produk penelitian menerangkan bahwa yurisprudensi MA adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam dari lembaga peradilan, hakim  berperan penting menegakkan hukum Islam karena hakim tidak terlepas dari ijtihad untuk menemukan hukum melalui pemahaman dan pemaknaan  UU. Eksistensi yurisprudensi digunakan dasar pertimbangan hukum hakim PA dalam menyelesaikan perkara, mampu mengukuhkan penguatan hukum dan penyelesaian problem hukum keluarga Islam secara adil dan benar berpijak pada prinsip dasar syariah Islam. 

As a fruit of technological telecommunication prowess that is the internet, e-commerce has unveil the barrier that obstructs economic growth due to the unnecessarily complicated conventional procedures of bureaucracy. Technological deveopment in telecommunication has a great contribution to the economic growth for which we should be thankful. Yet at the same time, it needs to be regulated in order to construct a condusive and viable climates for economic growth. This article intends to disclose the availability of regulations that can ensure the safety and stability of the economy and keep the investors, consumers and entrepreneurs in accordance with the Title III of Indonesian Civil Code. The research method of this paper is normative approach that is based on secondary data. The outcome of the research is we found out that e-commerce practices shall be subjected under paragraphs 1320, 1321, 1337, 1338 and 1339 of Indonesian Civil Code.