The flow of philosophy of law of positivism conceives the law as ius which has experienced positive as lege or lex, and law only relates to positive law or law only. The characteristics of this flow are always fundamental to reality (reality, fact) and evidence, not metaphysical and do not explain the essence, natural phenomena are explained based on causal relationships, and are not related to morals. This is criticized by several other schools of law, such as; free law, critical law, critical study of modern law, progressive law, all of which conceive that law is not only written in law, but what is practiced by officials of law enforcement implementing the function of law enforcement. In addition, the implementation of the law is adapted to the needs of society, which can not be separated from the influence of moral teachings and values that live in society, in order to realize the real justice. Aliran filsafat hukum positivisme menkonsepsikan hukum sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex, dan hukum hanya bersangkut paut dengan hukum positif atau UU saja. Karakteristik aliran ini selalu mendasar pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi, gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan tidak berhubungan dengan moral. Hal inilah yang dikritik oleh beberapa aliran hukum lain, seperti; aliran hukum bebas, hukum kritis, studi kritis hukum modern, hukum progresif, yang semuanya menkonsepsikan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh ajaran moral dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.  

The golden period of growth and development of children occurs from the beginning of pregnancy until birth and children are 2 years or 1000 days. The impact of children not being stimulated can be growth disorders and delays. The problem of delays or deviations in child development is still a problem for children in Indonesia. The role of cadres needs to be increased to stimulate early detection and early intervention of developmental deviations. This activity aims to improve the knowledge and skills of cadres in early stimulation and intervention for growth and development, so as to be able to find early developmental deviations in toddlers. This activity uses a training method with education using modules and simulations using a developmental pre-screening questionnaire. The participants of the activity were the Melati Cadre and Kenanga Cadre totaling 14 people and 19 infants under five in the West Hadimulyo sub-district, Metro Central district, Metro city. Evaluation of activities was carried out by pre-test and post-test and assessment of the skills of cadres to stimulate development using developmental pre-screening questionnaires. The results of the activity obtained increased knowledge and skills of Integrated Service Post cadres to stimulate development with a developmental pre-screening questionnaire. The enthusiasm of the cadres in this activity and the support of partners, so that the activity can be smooth and successful. It is necessary to follow up the implementation of cadre skills directly during early stimulation activities and interventions for the growth and development of children of various ages

Al-Qur’an surah An-Nisa’ sentence 11 dan KHI of section 176 explaining that shares of between men and woman is two comparing one. Inheritance Law of principled Islam form proportional justice, and conception distributive justice its meaning a justice passing to each and everyone based by for its service or its rights.But in certain case, portion of division of heritage cannot that way, so long as there is certain reason is which might of according to Islam law, referred as by this of sulh ( settlement by agreement applying).Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian warisan antara lakilaki dan perempuan adalah dua berbanding satu.Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (justice distributife) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kasus tertentu,porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menuruthukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai).

Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian menganalisis apakah dan sejauhmanakah yurisprudensi MA dapat menegakkan hukum keluarga Islam  Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), data yang dibutuhkan data sekunder. Metode pendekatannya adalah yuridis doktrinal, dan data dianalisis secara kualitatif. Produk penelitian menerangkan bahwa yurisprudensi MA adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam dari lembaga peradilan, hakim  berperan penting menegakkan hukum Islam karena hakim tidak terlepas dari ijtihad untuk menemukan hukum melalui pemahaman dan pemaknaan  UU. Eksistensi yurisprudensi digunakan dasar pertimbangan hukum hakim PA dalam menyelesaikan perkara, mampu mengukuhkan penguatan hukum dan penyelesaian problem hukum keluarga Islam secara adil dan benar berpijak pada prinsip dasar syariah Islam. 

No abstract