Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Abstract

Al-Qur’an surah An-Nisa’ sentence 11 dan KHI of section 176 explaining that shares of between men and woman is two comparing one. Inheritance Law of principled Islam form proportional justice, and conception distributive justice its meaning a justice passing to each and everyone based by for its service or its rights.But in certain case, portion of division of heritage cannot that way, so long as there is certain reason is which might of according to Islam law, referred as by this of sulh ( settlement by agreement applying).Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian warisan antara lakilaki dan perempuan adalah dua berbanding satu.Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (justice distributife) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kasus tertentu,porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menuruthukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai).

Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective Life

“…The Islamic inheritance system adheres to the tashaluh principle, which means the distribution of inheritance based on the principle of peace through certain heirs giving up their share to be given to other heirs after they know their share. The purpose of this peace is to settle any quarrels or disputes between the heirs [15].…”

Development and Polemic Renewal of Inheritance Law and Compulsory Wills in Indonesia

“…Pasal 183 dalam KHI, bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. 60 Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) 61 diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1), dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung-saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan se-ayah sebagai penyimpangan terhadap pasal 182 KHI. 62 Maka prinsip ini dapat memberi kebaikan pada yang lainnya.…”

Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif

“…Status kelahiran anak akibat perkawinan sirri tentu bukan kesalahan si anak tetapi kesalahan atau kelalaian orang tua yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, sehingga kesalahan orang tua tidak dapat dibebankan kepada anak sirri. Dalam hal kewarisan anak dari perkawinan sirri juga mempunyai hak atas harta pewaris yang telah meninggal dunia (Islamiyati, 2015). Pemberian warisan dianggap mempunyai nilai ekonomis bagi ahli waris (Nur Aksin, Rahmat Robi Waliansyah, 2020).…”