Benturan Hukum Sebagai Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Terhadap Korban Kejahatan

Abstract

Hakim dalam hal ini sangat berperan untuk memeriksa dan mengungkap latar belakang terdakwa dalam melakukan kejahatan pencurian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seorang hakim tersebut tidak hanya berpegang pada kitab undang-undang pidana tetapi juga harus mempertimbangkan faktor psikologis dan faktor sosiologis agar putusan yang diberikan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku pidana pencurian, adalah : Hakim harus memperhitungkan sifat-sifat beserta seriusnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terhadap terdakwa, umur, kepribadian, tingkat pendidikan dan lingkungan. Keadaan yang menyertai tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan tambahan, dalam persidangan tersebut apakah terdakwa bersikap sopan, mereka dalam menjawab tidak berbelit-belit atau memperlancar jalannya sidang mereka menyesali perbuatannya, minta maaf kepada korban dan lain-lain. Pertimbangan hakim terhadap korban, apakah keadaan korban tidak terlalu parah mengalami goncangan jiwa atau tidak dalam pencurian tersebut memaafkan perbuatan terdakwa dan lain-lain.

Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim

“…Child protection is a joint activity aimed at securing, procuring, and fulfilling the spiritual and physical welfare of children following their interests and human rights. (Arief, 2004) Education is defined as an effort to realize the learning process so that students can actively develop the potential of each student, to have religious strength, self-control, personality, building system of norms. The system of norms that is built is about principles, norms, rules and laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines.…”

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia

“…Perbuatan hukum ini berkaitan dengan hak masing-masing manusia. Maka harus dilindungi sejajar dengan arti penting hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan (Arief, 2007;Sopacua, 2016). Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum.…”