Buku Ajar Tindak Pidana Khusus

Budiarsih, Budiarsih

doi:10.31219/osf.io/pgkb7

Cited by 5 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Korupsi merupakan penyakit sosial yang merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi dipahami sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara (Syamsuddin, 2011). Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (Global Corruption Report : Education, 2013).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri

Idang Ramadhan,

Yunita Kusumaningrum,

Hanik Tri Wilujeng

2024

SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

View full text Add to dashboard Cite

This study was motivated by the low student activeness at Pawyatan Daha 2 Kediri Vocational High School (SMK), Kediri City. This research is included in the Kemmis & McTaggart model of classroom action research through a civic project containing anti-corruption material. The subjects of this study were students of class XII Office Automation and Governance (OTKP) 1 totaling 35 students consisting of 1 male student and 34 female students. The sample selection was carried out by saturation sampling, where all members of the population were sampled in the study. Data in this study were collected using observation, questionnaire, and documentation techniques. Data analysis used in this research is a descriptive analysis technique with percentages. The results of this study indicate that the implementation of anti-corruption citizenship projects can increase the activeness of class XII students of Office Automation and Governance (OTKP) 1 at SMK Pawyatan Daha 2 Kediri in the odd semester of the 2022/2023 academic year, this is seen through five aspects, namely paying attention to lessons, cooperation, and social interaction, submitting proposals/ideas, problem-solving, discipline. The aspects that increased significantly were paying attention to lessons and discipline. In addition, this study shows that harmonizing learning methods, material characteristics, and learner characteristics is essential in preparing lesson plans that can increase student activeness.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri

Idang Ramadhan,

Yunita Kusumaningrum,

Hanik Tri Wilujeng

2024

SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam masa kolonialisme tersebut berlaku beberapa regulasi mengenai hukum pidana yang diartikan sebagai Wetboek van Strafrecht yang disebut WvS yang merupakan hukum materil dan hukum formil dari hukum pidana. Dalam beberapa literatur yang lain, dijelaskan bahwa "criminal law of Indonesia have 2 various", yakni general ciminal and special criminal like narcotics crime yang ditentukan lain diluar WvS (Syamsuddin, 2019).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Konsep Dakwaan Alternatif Yang Diberika...unclassified

Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 375/PID.SUS/2023/PN. Dpk)

Agustono,

Yusuf

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Tindakan yang sering kali terungkap di negara Indonesia adalah tindakan menyimpan atau mengedarkan barang narkotika yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan perekonomian yang tidak stabil dengan maksud menjadi jalan pintas dalam meraup berbagai keuntungan atau dimaksudkan untuk menambah kekayaan secara pribadi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas dakwaan alternatif sebagai instrumen hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam konteks pembuktian dan penerapan hukum pidana. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Depok nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk mengenai narcotics crime yang melibatkan terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka dalam dua aspek, aspek yang pertama adalah mengenai penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dan aspek kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo. Dalam penelitian ini dikaji melalui metoode penelitian normatif atau doctrinal dengan analys methode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut didapatkan hasil penelitian berupa penggunaan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Prosecutor atau penuntut umum dengan dalil Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat berdasarkan KUHAP. Hasil yang kedua mengenai pertimbangan hakim mengenai perkara a quo perlu dengan membuktikan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mememuhi unsur, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa kembali.

show abstract

“…Dengan menggabungkan frasa-frasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan merusak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. (Syamsudin, 2014). Korupsi dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari kata korruptie dalam bahasa Belanda yang bermakna sama, yakni penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk demi kepentingan pribadi.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Matogu,

Rusmiati

2023

MERCATORIA

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun substansi ketentuan tersebut mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengkaji pelaksanaan yang telah sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang atau dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan acara pemeriksaan khususnya terkait batas aturan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa substansi pasal 29 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejatinya mengedepankan asas kepastian hukum terhadap proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam penerapannya ketentuan ini berpotensi ke arah crime control model, sehingga diperlukan suatu rumusan yang tepat agar prinsip kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan prinsip due process of law dalam hukum acara pidana di Indonesia.

show abstract

Buku Ajar Tindak Pidana Khusus

Cited by 5 publications

References 0 publications

Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri

Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri

Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 375/PID.SUS/2023/PN. Dpk)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Contact Info

Product

Resources

About