Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center

Abstract

Pandemi Covid-19 sejak kemunculannya di tanah air terus memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang cukup ramai dari adanya aktivitas masyarakat baik itu masyarakat lokal maupun pendatang tetntunya memiliki potensi untuk meluasnya paparan Virus Covid-19 ini lebih cepat. Hal ini tentunya membutuhkan suatu penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai sektor guna mempercepat penanganan ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya diketahui bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. Collaborative Governance antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor.

The Power of Collaborative Governance: The Case of Makassar, Indonesia, Responding to the Covid-19 Pandemic

“…The research by Aditya and Astuti (2022) showed that collaborative governance needs mutual understanding by the government and civil society to be successful in Surabaya. The result of the research is in line with that by Amin et al (2021), which showed that collaborative governance needs procedures for institutional arrangements, i.e., joint decision-making and formal organizing to be successful in Pekanbaru. The research by Arinanda et al (2022) showed that lack of knowledge leads to community disobedience to the health protocols to prevent COVID-19 in Aceh.…”

“…From the information above, it can be concluded that pentahelix actors shared resources in Makassar. The research by Manggalou (2021) showed that collaborative governance needs communication vertically and horizontally (deliberation) to be successful in Surabaya. The result of the deliberation was stated in the research by that the Mayor of Makassar also conducted deliberation with the provincial and local government on crisis management in response to COVID-19.…”

Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM

“…Motivasi bersama sangat diperlukan dalam sebuah kolaborasi karena dapat menjadi pendorong bagi para stakeholder untuk ikut berpartisipasi. Dalam membangun motivasi bersama maka diperlukan legitimasi internal (internal legitimation), komitmen, kepercayaan bersama dan pemahaman bersama (Perdana et al, 2021). Dalam kolaborasi pemberdayaan UMKM upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama melalui diskusi guna merencanakan pemberdayaan dan bazar yang akan diadakan.…”

Strategi Komunikasi Pimpinan Dalam Penguatan Kapasitas Tatanan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Pasca Pandemi Covid-19

“…Kolaborasi penting untuk dilakukan karena merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki kesamaan tujuan dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Peran kolaborasi dalam sistem pemerintahan sebagaimana dalam penelitian Mutiarawati & Sudarmo (2019) dalam (Perdana et al, 2021), juga turut membahas mengenai kolaborasi pemerintah dalam penanganan suatu bencana. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memang sangat membutuhkan bantuan stakeholders dengan komitmen dan sinergi yang baik serta saling mengisi satu dengan yang lain agar dapat menanggulangi bencana dengan optimal.…”