Corporate Responsibility Towards Employees Welfare

Abbas, Ilham; Salle, Salle; Djanggih, Hardianto

doi:10.20473/ydk.v34i1.9304

Cited by 5 publications

(3 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Setiap bentuk perusahaan dalam keanggotaannya akan selalu terdapat seorang pemimpin dalam menjalankan perusahaan tersebut dan terdapat pekerja/atau buruh dalam mengoperasikan setiap kegiatan yang menunjang bisnis perusahaan. 11 Definisi Pekerja menurut Maimun dalam bukunya merupakan setiap orang yang melaksanakan pekerjaan dan menerima upah serta imbalan bentuk lain yang mana berdasarkan definisi tersebut terdapat 2 (dua) unsur utama yakni orang yang melaksanakan pekerjaan dan unsur menerima suatu imbalan dalam bentuk upah maupun dalam bentuk lain. 12 Pekerja dan tenaga kerja mempunyai pengertian yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan.…”

Section: Pekerja Sebagai Kreditor Preferenceunclassified

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rahmania,

A. Futaki,

Pratama

2022

PERSP

View full text Add to dashboard Cite

Perusahaan dapat melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar tetap dapat melanjutkan usahanya sembari mengamankan aset dan kekayaannya sehingga memberikan jaminan bagi pelunasan utang-utang bagi para kreditur. Kondisi tersebut kadangkala berdampak kepada para pekerja terkait pemotongan upah yang seharusnya dibayarkan termasuk bagi karyawan kontrak. Bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan kontrak atas tindakan perusahaan yang melakukan pemotongan upah dalam masa PKPU tetap. Perusahaan bertanggungjawab atas penundaan pembayaran upah kepada karyawan kontrak pada masa PKPU apabila karyawan menempuh upaya hukum. Dalam penelitian yuridis normatif ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan kontrak atas pemotongan upah oleh perusahaan dalam masa PKPU-Tetap tidak terakomodasi secara penuh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan terhadap kepentingan karyawan kontrak dalam kondisi sebaiknya didasarkan pada perjanjian kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan dimana upaya hukum dapat ditempuh melalui gugatan maupun kesepakatan perdamaian selama tidak diatur lain dalam perjanjian kerja.Companies can defer debt payment obligations (PKPU) so that they can continue their business while securing their assets and assets to provide guarantees for the repayment of debts for creditors. This condition sometimes has an impact on workers about wage deductions that should be paid, including for contract employees. Forms of legal protection and legal remedies can be taken by contract employees for the actions of companies that cut wages during the permanent PKPU period. The company is responsible for delaying payment of wages to contract employees during the PKPU period if the employee takes legal action. In this normative juridical research, it is concluded that the legal remedies that can be taken by contract employees for deductions from wages by the company during the PKPU-Permanent period are not fully accommodated by the current laws and regulations. Protection of the interests of contract employees under conditions should be based on a work agreement between the employee and the company where legal remedies can be taken through a lawsuit or a peace agreement as long as it is not regulated otherwise in the work agreement.

show abstract

Section: Pekerja Sebagai Kreditor Preferenceunclassified

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rahmania,

A. Futaki,

Pratama

2022

PERSP

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Besides, employee welfare is amongst the crucial elements of business sustainability efforts and as such, a company cannot claim to be an ethical, sustainable or values-based organisation if such a company is involved in hurting its employees or not taking their welfare seriously. As businesses are directly influenced by the roles of employees, their sustainability cannot be separated from the sustainability of employees (Abbas et al, 2019). Good employee welfare helps to promote efficiency, increase productivity and motivate staff.…”

Section: Legal Responsibilitymentioning

confidence: 99%

Corporate social responsibility as an effective promotional tool for the Malaysian halal certified companies in the era of Covid-19

Jaiyeoba

Hossain

Salleh

et al. 2021

JIMA

View full text Add to dashboard Cite

Purpose This paper aims to intend to ascertain whether corporate social responsibility (CSR) can serve as an effective promotional tool for the Malaysian halal certified companies in the era of Covid-19 pandemic. Starting from being nice to do, the emergence of the Covid-19 pandemic has brought CSR to the forefront of businesses, forcing them to rapidly shift from profit maximisation to business preservation. Thus, it is practically crucial to ascertain whether CSR could be effectively used to promote halal brands in this era. Design/methodology/approach To achieve the stated aim, a survey questionnaire was developed and used to collect data from 295 participants who are familiar with the concepts of CSR and halal in Malaysia. The data collected were analysed using both descriptive and inferential statistics. Findings The findings reveal that the commitment to halal best practices, zakat and charitable donations, environmental responsibility, employee welfare and responsible dealings with clients are the most important CSR activities that can promote halal certified companies in the era of Covid-19. Whilst there is a positive relationship between halal economic responsibility and CSR as a promotional tool, such relationship is not significant. Nevertheless, the relationship between legal responsibility and CSR as a promotional tool is negative and insignificant. Research limitations/implications Limitations are inevitable in any study where a convenient sampling technique is used. Respondents from Klang Valley in Malaysia make up a large proportion of the study’s sample. This may consequently limit the generalisability of the findings of this study. Hence, future research should adequately collect data from other cities in Malaysia. Moreover, this paper does not differentiate between perceptions of Muslims and non-Muslims or between male and female; this might have an effect, as Muslims are likely to favour most of the items in the questionnaire used to collect data for this study. Thus, future research may collect sufficient data to shed more light on this issue. Originality/value The researchers have revealed that CSR is an effective promotional tool for the Malaysian halal certified companies in the era of Covid-19 pandemic. Study of this nature is rare in academic literature.

show abstract

“…Perekonomian di Indonesia yang tumbuh dan berkembang (Abbas, Salle, & Djanggih, 2019) memerlukan lembaga keuangan bank sebagai jantung perekonomian yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan pembangunan (Murdiyanto, 2019). Tujuan suatu Bank memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko minimal.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar

Muhdar

Reza

Azis

2019

IJoCL

View full text Add to dashboard Cite

This study examines the implementation of supervision of Behavior Deviation and Misuse of Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of the study indicate that the implementation of supervision of the behavior of misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of the Financial Services Authority in the implementation of supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism. Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.

show abstract

Corporate Responsibility Towards Employees Welfare

Cited by 5 publications

References 1 publication

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Corporate social responsibility as an effective promotional tool for the Malaysian halal certified companies in the era of Covid-19

Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar

Contact Info

Product

Resources

About