Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah

Abstract

Effectiveness of agricultural development program is interesting along with its unfinished program targets, such as food security, strategic commodities self-sufficiency, regional autonomy. This study aims to analyze impacts of deconcentration fund, assistance task, and local government budget for agricultural sector on Regional Gross Domestic Product (RGDP) enhancement and labor absorption. This study uses panel data at provincial from 2005 to 2010. Analysis method employed in this study was a 2-SLS approach. The results reveal that government budget allocation is not effective in creating added value for agricultural sector. Based on its elasticity and multiplier value, deconcentration fund is more effective than those of local government bugdet for agricultural sector. Positive relationship between RGDP and employment enables autogrowth in agricultural sector. Improving budget effectiveness is the key to agricultural development success. Related with autonomy and strategic role of agricultural sector, it is necessary to reexamine the decentralization of this sector especially food security, diversification, and strategic food distribution. Budget effectiveness enhancement could be implemented through a synergy from program planning to its implementation and/or clear separation of tasks and responsibility. A good master plan and a good blueprint are prerequisites for integrated development program between the central and local governments. Keywords : deconcentration, regional autonomy, budget effectiveness ABSTRAKIsu tentang efektivitas program pembangunan pertanian makin penting untuk dibahas, dalam situasi banyaknya target program pembangunan pertanian yang belum tercapai, seperti ketahanan pangan, swasembada pada komoditas strategis, dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta APBD sektor pertanian dalam meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data panel tingkat provinsi, tahun 2005-2010. Analisis menggunakan metode estimasi panel data instrumental variable 2sls. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah memiliki efektivitas yang rendah dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian. Secara relatif, dari nilai elastisitas maupun nilai multiplier pengeluaran pemerintah, efektivitas dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan APBD sektor pertanian. Hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya autogrowth pada sektor pertanian. Peningkatan efektivitas anggaran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan otonomi dan peran strategis sektor pertanian, perlu ditelaah kembali posisi sektor pertanian sebagai urusan yang diserahkan kepada daerah, terutama yang menyangkut aspek ketahanan pangan, diversifikasi, dan distribusi pada komoditas strategis. Upaya meningkatkan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan sinergi

Implementasi dan Dampak Penerapan Legislasi Penyuluhan Pertanian Terhadap Capaian Swasembada Pangan

“…Hasil penelitian Sumedi et al (2013) menyimpulkan bahwa posisi sektor pertanian sebagai 'urusan pilihan' dalam otonomi daerah menyebabkan masalah koordinasi dan sinkronisasi yang rumit antara program pembangunan pusat dan pemerintah daerah. Efektivitas pelaksanaan program pusat seringkali terbentur dengan masalah tersebut.…”

The Study of Leading Subsector and Leading Commodities of Agricultural in Anambas Islands Regency, Riau Islands Province

“…Hasil analisis menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan adalah sub sektor basis (LQ > 1). Komoditas padi sawah, ubi jalar, sawi, kangkung, bayam, nanas, pisang, kelapa, cengkeh, sapi, dan (Sumedi et al, 2013).…”

Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Pariwisata Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kabupaten Demak Jawa Tengah

“…Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing-masing. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Sumedi, Simatupang, Sinaga, & Firdaus, 2016).…”