Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Abstract

Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19.

Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

“…Pada fenomena tersebut bukan merupakan tindakan yang di tiru. Hal ini juga disampaikan pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 yang menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan sebesar 37,80 persen (Suparman, 2021).…”

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. JMJ

“…Berdasarkan laporan realisasi APBN 2020, keseluruhan pendapatan negara Indonesia ialah 1.699,9 T yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar 1.404,5 T, penerimaan bukan pajak sebesar 294,1 T serta hibah sebesar 1,3 T. Atas laporan tersebut, sektor pajak berkontribusi paling besar dalam hal menyumbang pendapatan untuk negara Indonesia (Suparman, 2021).…”

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur

“…Kebijakan yang dibuat tentunya harus memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh semua elemen masyarakat. Pada awal tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan COVID-19 menjadi pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) (Suparman, 2021). Penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat seperti bom waktu yang hampir menjangkiti semua negara dalam waktu yang cepat, tidak terkecuali Indonesia.…”