Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan  pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19.

Keywords : BPPTPM, IMB, Quality of Service AbstrakDalam mengurus perizinan, publik seharusnya menerima pelayanan secara mudah, cepat, tepat, dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelayanan perizinan mendirikan bangunan dilakukan dan mengungkap makna pelayanan menurut publik dan pemerintah dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi BPPTPMKabupaten Cianjur Jawa Barat sebagai penanggung jawab bidang perizinan.Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas perizinan mendirikan bangunan yang diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni dimensi kemudahan, dimensi kecepatan, dimensi ketepatan, dan dimensi

This study examines the areas of asset management at the Department of Revenue Financial Management and Regional Asset West Seram Regency. Based on data from the First Semester Examination Results Summary In 2012, accountability reports Budget West Seram Regency received a disclaimer opinion by the Supreme Audit Agency from 2006 to 2010. Based on the results, it can be concluded that the asset management DPPKAD West Seram Regency has not gone well, judging from the aspects of asset management is an inventory of assets that have not been going well, legal audit has not been performed optimally, the valuation of assets that have not been completed, asset optimization is not maximal, and weak supervision and control of assets.

The behavior of bureaucratic apparatus in the implementation of the capital expenditure budget in the Office of Public Works and Spatial Planning of Sumedang Regency, West Java Province, still shows a deviant tendency. The problem behind the bad behavior of bureaucratic apparatus in managing the state budget is because of the lack of self-control to prevent deviant behavior and, vice versa, there is a strong intention to behave deviant. Therefore, the purpose of this study is to examine the implementation of the capital expenditure budget in the perspective of the behavior of individual bureaucratic apparatus related to intentions that are formed from a combination of attitudes, subjective norms, and behavioral control. The research method used is qualitative with a behavioral approach so that it can explain the data and information obtained from observation, interviews, and focus group discussions. The validity and reliability of the research are explained and verified with the theories of public administration science so that answers can be formulated as the formulation of the problem. The results showed that the behavior of the bureaucratic apparatus was determined by the intention of a number of efforts and endeavors to make a growing deviation in the implementation of the capital expenditure budget, it was built from the attitude of bureaucratic apparatus that lacked integrity and ployed loyalty. The attitude of the apparatus is in line with the subjective norms of the leaders and stakeholders who hope that each individual who plays a role in project management will get a number of resources determined according to the budget ceiling amount of the contract package for construction work and procurement of operational goods. The attitude and subjective norms of the bureaucratic apparatus can be achieved well because the behavior control is confirmed to be very low.

Pemerintah Desa Lumbungsari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti pengaruhnya belum begitu terasa oleh masyarakat studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa desa secara keseluruhan, dan kurangnya modal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menerapkan teori A Model of the Policy Implementation oleh Donald van Metter dan Carl van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukkan hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dan luasnya wilayah Desa Lumbungsari yang terlalu besar tidak disertai dengan agen pelaksana yang memadai bahkan bisa dikatakan personelnya masih sedikit.Kata kunci: Model Tata Kelola , kebijakan, BUMDes.