Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Suparman, Nanang

doi:10.24258/jba.v13i1.274

Cited by 10 publications

(10 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memuaskan masyarakat (Suaib, 2017). Pelayanan publik sejatinya yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dalam bentuk dan delivery yang prima dalam arti pelayanan yang memudahkan, cepat, tepat, dan aman ditandai pula dengan pemberian pelayanan yang tidak berbelit-belit, pelayanan yang well-informed, responsif, akomodatif, konsisten, dan adanya kepastian bagi dari segi waktu, biaya, hukum dan tidak dijumpai adanya pungutan yang tidak resmi (Suparman, 2017). Beberapa faktor yang kemudian dapat mempengaruhi dalam mengefektifkan pemberian pelayanan publik, seperti perbedaan dalam menginterpretasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan serta perilaku aparat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga peran dan kedudukan aparat sangat penting dalam menentukan keberhasilan pada pelaksanaan tugas-tugas yang ada (Usulu, 2019).…”

Section: Pelayanan Publikunclassified

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

2021

View full text Add to dashboard Cite

The study aims to know and describe the quality of services and arrangements in the land certificates processing at Land Office of Jayapura Regency, Papua Province in Indonesia. This was a qualitative research by using service quality theory. This theory consists of five main dimensions namely, tangible, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. The primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was obtained through library research. Data analysis was carried out through reduction and presentation, conclusions, and verification. Therefore, the results showed that service procedures were implemented according to standards, and the officers' competence were considered adequate. However, in terms of facilities and infrastructure, service standards did not meet the required expectations. Finally, the duration of the process indicated that the services provided were not responsive to the community needs. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menuang teori kualitas pelayanan yang terdiri atas lima dimensi pokok: tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, serta kompetensi petugas juga dinilai telah memadai. Kendati demikian, dari segi sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan, lamanya proses penyelesaian pengaduan juga mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.

show abstract

Section: Pelayanan Publikunclassified

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

2021

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Karena revitalisasi tidak hanya sekedar mengubah bangunan pasar tetapi lebih dari itu. Gagalnya revitalisasi dalam merubah nasib pedagang pasar tradisional menunjukkan lemahnya manajemen pasar tradisional yang disebabkan karena pengelola pasar belum menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak didukung dengan standard operating procedure (SOP) yang jelas, dengan kata lain membutuhkan pelayan yang prima (Suparman, 2017…”

Section: Engkusunclassified

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung

Engkus

2020

JGS

View full text Add to dashboard Cite

Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, saat ini daya saing, keberadaan dan peran pasar tradisional mengalami penurunan seiring dengan pesatnya perkembangan toko modern. Permasalahan yang diteliti adalah revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sarijadi Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional, kendala dan upaya dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan teknik pengambilan sampel purposif. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, dimana komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan, selanjutnya komponen tersebut berinteraksi untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum sesuai.Kata kunci: Kota Bandung, Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional, Revitalisasi.

show abstract

“…In today's modern era, government programs with dimensioning community service are required for quality. (Suparman, 2017) mentions that the prime public services which are easy, fast, precise, and safe marked by the simple procedure is expected by the service user community. The service is well-informed, responsive, accommodative, consistent, certainty (time, cost, law), and absolutely applies no unofficial levies.…”

Section: Diagram 1 Survey On Public Transportion In Indonesiamentioning

confidence: 99%

Public Transport Policy Specifically for Women: Creating Gender-Responsive Transport Services

Mubarok

Suparman

2019

MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Public transport policy in terms of the distinction of transportation needs of women and men have significant differences. This research aims to provide description and confirmation concerning women’s travel patterns who are mostly us1ers of public transport vulnerable to violent acts and sexual harassment, threats of crime, and other criminal acts. The method used in this research is an academic literature survey relevant to public transport policy. Data is obtained from government documents and mass media, while primary data from observation. Data are analyzed based on the theory and concept of public policy on women’s transportation and being interpreted. The research result shows that public transport without gender-responsive has been limited the access and public participation for marginalized groups, meanwhile, some operating women-only transport modes have a positive impact in reducing the attack of sexual harassment, fumbling and criminals act, but it still needs the infrastructure fulfillment and easier accessibility.

show abstract

Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Cited by 10 publications

References 0 publications

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung

Public Transport Policy Specifically for Women: Creating Gender-Responsive Transport Services

Contact Info

Product

Resources

About