Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba

Abstract

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap masih belum memiliki kemajuan dalam menangani masalah yang terjadi dalam bidang pertambangan di Indonesia. Pembaruan Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 diharapkan dapat memperbaiki pertambangan minerba sehingga memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat. Namun RUU yang dirancang tahun 2019 nyatanya mengalami resistensi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah dan respon masyarakat atas pembaruan UU Minerba. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan website. Hasil penelitian menunjukan bahwa politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis serta mendukung sektor pertambangan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Selain itu politik hukum yang terlihat jelas yaitu mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun terdapat kerugian yang ditimbulkan. Poin yang perlu diperhatikan dalam UU Minerba yang baru yaitu terkait kewenangan pengelolaan serta perizinan, perpanjangan izin operasi, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, divestasi, tidak berdasarkan landasan tata ruang, serta pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Respon masyarakat terkait pembaruan perundangan ini tergolong menjadi dua yaitu pro dan kontra. Pihak pro bernggapan bahwa pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa regulasi baru terkait minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utama sehingga perlu dilakukan kritik. Selain itu, pembentukan UU ini juga dianggap terlalu kilat dan tidak disertai adanya keterlibatan masyarakat karena dilakukan pada saat wabah Covid-19.

Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat

“…Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (conflict of interest). 29 Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada.…”

The Principle of People's Authoritative Manifestation in Mining Management: An Inclusive Legal Perspective

“…8 Furthermore, research conducted by (ii) Szyva Silviana Putri (2022) focuses on studying state control and management of mineral and coal mining where the state should empower and prosper the surrounding community. 9 Subsequent research conducted by (iii) Nur Fadilah Al Idrus (2022) focused on the pros and cons of the reform of the Minerba Law. 10 Of the three previous studies, the research conducted by the authors is original research because the novelty oriented in this research is the construction of the principles of people's authoritative manifestations in terms of their essence and actualization in mining regulations in Indonesia which have not been studied and researched by the three previous studies.…”