Democracy, local election, and political dynasty in Indonesian politics

Abstract

Liberal democracy has been chosen as a model and political mechanism after Soeharto era. One of its triumph is the rise of local election which becomes a political instrument of democratisation at regional level. Many scholars believe that local democratisation in Indonesia enables local people to involve more actively in the political process. This political exercise in some cases, however, created paradoxical impact on Indonesian political realm today, as some practices of political dynasty frequently emerge. Using participatory point of view, this article aims to discuss why the phenomena of political dynasty can possibly emerge within a local election, what factors are causing it to appear and how it affects the future of local democracy in Indonesia. Through the literature studies, we argue that although the liberal democratisation in Indonesia is successful in making local politics institutionally more democratic, it still suffers a lot of deficiencies and limitations especially in terms of accommodating the participation of local people.Key words: democracy, participation, local election, political dynasty, Indonesia DEMOKRASI, PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DINASTIPOLITIK DI INDONESIA ABSTRAKDemokrasi liberal telah dipilih sebagai sebuah model dan mekanisme politik pasca era-Soeharto. Satu di antara puncak capaiannya adalah kemunculan pemilihan kepala daerah yang menjadi sebuah instrument politik bagi proses demokratisasi pada tataran lokal. Banyak ilmuwan politik meyakini bahwa demokratisasi lokal di Indonesia memungkinkan masyarakat daerah untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik. Akan tetapi, percobaan politik ini dalam berbagai kasus menghasilkan sebuah dampak paradoks pada dunia perpolitikan di Indonesia dewasa ini, di mana praktek politik dinasti marak bermunculan. Dengan menggunakan perspektif partisipatif, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan mengapa politik dinasti tersebut bisa dimungkinkan untuk muncul di tengah-tengah sistem elektoral, apa saja faktor yang menyebabkan hal itu, dan bagaimana dampaknya pada praktik demokrasi di tataran lokal di Indonesia pada masa yang akan datang. Melalui studi literatur, kami berargumen bahwa meskipun demokratisasi liberal di Indonesia berhasil untuk membuat politik lokal lebih demokratis secara institusional, ia masih mengalami kekurangan dan keterbatasan khususnya dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat lokal.

Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan

“…is election, which was seen as representative of a broader contestation between (Muslim) Malays and (Catholic/Protestant) Dayaks, coincided with the beginning of presidential campaigning in West Kalimantan (KPUD Kalbar 2018). It has also been seen as representing the expansion of conservatism in Indonesian politics, as well as the political oligarchy in West Kalimantan (Mariana dan Husin 2017).…”

Menyoal Politik Kekerabatan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

“…Sulit untuk tidak mengatakan bahwa praktek seperti ini berdampak buruk terhadap proses demokratisasi Indonesia. Argumentasi banyak pengamat terkait demokratisasi Indonesia yang illiberal, ekslusif dan elitis, dibajak oleh predatory interests, dekat dengan perilaku koruptif, lemah dalam akuntabilitas dan transparansi serta belum mampu memfasilitasi output kinerja good governance, sebagai akibat dari praktek politik kekerabatan yang dipertontonkan sejak diberlakukannya Pilkada memang terkonfirmasi secara empirik (Hadiz and Robison, 2005;Choi, 2007;Hadiz, 2007;Hanif and Pratikno, 2012;Mariana and Husin, 2017). Penulis berpendapat bahwa potensi buruk berpeluang untuk terjadi di masa mendatang sebagai dampak dari semakin naiknya tren dinasti politik pasca Pilkada Serentak 2020, jika tidak disertai dengan upaya memitigasi potensi-potensi buruk tersebut dengan berbagai strategi yang tepat, komprehensif dan berkesinambungan.…”

Analysis of the Influence of Local Politics on Implementation SDGs 4 Policy for Quality Education

“…First, the Pilkada is a reflection of a democratic political environment that encourages government accountability and public participation [22]. The problem is, Pilkada is still elitist and tends to fail to link the interests of the people with government policies [23], and has problems with community participation [24]. The cases in Bangkalan and Sumenep Regency in 2020 were undemocratic in substance, due to the loss of public participation due to basic food politics, money politics and intimidation politics, political hegemony and political mobilization.…”