Democratic Citizenship: The Case of Indonesia and Singapore

Neoh, Jia Ying; Saifulloh, Ahmad

doi:10.1080/00228958.2020.1696091

Cited by 6 publications

(5 citation statements)

References 10 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pembelajaran PPKn di SD haruslah dirancang secara efektif dan kreatif agar mampu menarik minat dan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran PPKn di SD (Antikowati, 2023;Carini, 2021;Ghosn-Chelala, 2019;Guillard, 2022;Neoh, 2020). Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai konstitusional dan hukum kepada anak-anak mereka di rumah.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Nilai Konstitusional dan Hukum sebagai Landasan Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Salsabilla,

Utama

2024

pgsd

View full text Add to dashboard Cite

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang sekolah dasar (SD) memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai konstitusional dan hukum kepada generasi penerus bangsa. Melalui analisis nilai konstitusional dan hukum sebagai landasan pembelajaran PPKn di SD menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan relevansi materi pembelajaran dengan konteks kehidupan saat ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya nilai konstitusional dan hukum sebagai landasan pembelajaran PPKn menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif. Penanaman nilai-nilai konstitusional di SD merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa Indonesia didukung dengan peran orang tua dan guru. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Nilai Konstitusional dan Hukum sebagai Landasan Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Salsabilla,

Utama

2024

pgsd

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…35 Pendidikan kewarganegaraan bagi para polisi dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pemolisian demokratis. 37 Berbagai kajian dan penelitian telah menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi 38 , pendidikan politik 39 , pendidikan hukum 40 , pendidikan hak asasi manusia 41 , pendidikan antikorupsi 42 , dan pendidikan kedamaian 43 bagi warga negara. Berbagai konsep pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut penting untuk memperkuat upaya pemolisian demokratis, dikarenakan polisi sipil pada dasarnya merupakan a civilian in uniform atau warga negara biasa yang berseragam.…”

Section: Penguatan Pemolisian Demokratis Dalam Perspektif Pendidikan ...unclassified

Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual

Setiawan,

Darmawan,

Muradi

et al. 2023

j. ham

View full text Add to dashboard Cite

One effort to strengthen the idea of democratic policing is through civic education. This research has the main aim of analyzing the conceptual aspects contained in civic education in order to provide strengthening ideas for democratic policing. This research also attempts to outline the challenges of democratic policing as viewed from the perspective of civic education in Indonesia. This article uses Gary Goertz's three-level conceptual analysis framework to dissect the conceptual dimensions in civic education that are useful for strengthening democratic policing. Qualitatively, data was obtained using literature studies from various books, journal articles, report documents, and other literature. This study shows that civic education, which is integrated with democracy, politics, law, human rights, anti-corruption, and peace education, can be a vehicle for conceptually strengthening the idea of democratic policing. In addition, this study found a number of challenges for civic education in strengthening democratic policing efforts in Indonesia. The main challenges are the problems that occur in the police institution, including not yet fully supporting democratic culture and spaces for citizens, the issue of police neutrality in political life, the practice of violations of law and human rights by police officers, the existence of corrupt behavior, and the fact that the police has not yet fully become a humanist and non-violent institution. This study requires further research to see to what extent the implementation of the concept of civic education can strengthen democratic policing efforts that are oriented to the citizenship dimension.

show abstract

“…In general, those recent studies of MM raise questions of whether and how far the deliberative mechanism have remained compatible to the recent adoption of liberal democracy in the Indonesian political system (Robet, 2019;Tapsell, 2021), for example, in the context of general elections (Bourchier & Jusuf, 2022). While the interpretation of democracy and democratic participation of a country strongly depends on its subscription to changing philosophical bases and historical experiences (Neoh & Saifulloh, 2020), the trajectory that the recent studies of MM by Indonesian scholars undertake have generally echoed an obsolete, romanticized concept of MM. Although those studies provide us with a robust, scholarly evaluation of the MM traditional concept and practices (Yani, 2018), they generally view MM as a rural mechanism of social harmony and decision making (Arifin & Putra Adela, 2018;Fadli, 2019).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

An Analysis of The Discursive Gap in the Ideas and Practices of Musyawarah Mufakat in the Indonesian Nation-State Formation, 1900-1980s

Suwignyo

Yuliantri

2023

Hist Stud J

View full text Add to dashboard Cite

The aim of this paper is to examine the existing studies on the Indonesian deliberative mechanism of decision making, musyawarah-mufakat (MM), in the frame of nation-state formation. The 17th of August, 1945 construction of the Indonesian nation-state was based on traditional values despite its modelling of the European modern states by way of colonial legacies. This paper argues that, although scholarly attentions to revisit the ideas and practices of MM have developed very vast over the past four decades, the transformation of MM as a state mechanism has been touched in passing. Consequently, there was a discursive gap in the ideas and practices of MM. By analyzing recent studies on MM and by employing a historical method to explore daily newspapers and official documents published between 1900 and 1980s, this paper shows that the collective nature of MM did represent the taming of the political masses that overrode an individual’s sense of citizenship. Given the notion of unity, the making of MM a state ideology promoted the type of citizenship that had to work contingently with the ideological undertones of the ruling regimes. The Gesellschaft nature of the state enforced a unity as an individual’s social duty, whereas the Gemeinschaft nature of MM promoted a unity as a personal initiative, hence an ambivalence. Nevertheless, the dynamics of people’s citizenship in the practice of MM has become qualitatively compelling over time. Keywords: musyawarah mufakat, citizenship, state formation, Indonesia, twentieth century.Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme pengambilan keputusan di Indonesia, yakni musyawarah-mufakat (MM), dalam rangka pembentukan negara-bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pembangunan negara-bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisional meski mengadaptasi model negara-negara Eropa modern karena warisan kolonial. Tulisan ini berpendapat bahwa meskipun perhatian ilmiah untuk meninjau kembali gagasan dan praktik MM telah berkembang pesat selama empat dekade terakhir, transformasi MM sebagai mesin negara telah disentuh secara sepintas. Dengan menganalisis studi terbaru tentang MM dan menggunakan metode historis untuk mengeksplorasi surat kabar harian dan dokumen resmi yang diterbitkan antara tahun 1900 dan 1980-an, tulisan ini menunjukkan bahwa sifat kolektif MM mewakili penjinakan massa politik yang mengesampingkan rasa kewarganegaraan individu. Mengingat gagasan persatuan, menjadikan MM sebagai ideologi negara yang mempromosikan jenis kewarganegaraan yang harus bekerja secara kontinyu dengan nada ideologis rezim yang berkuasa. Sifat Gesellschaft dari persatuan yang dipaksakan oleh negara sebagai tugas sosial individu, sedangkan sifat Gemeinschaft dari MM mempromosikan persatuan sebagai inisiatif pribadi, karenanya menjadi ambivalensi. Namun demikian, dinamika kewarganegaraan dalam praktik MM menjadi menarik secara kualitatif dari waktu ke waktu.Kata kunci: musyawarah mufakat, kewarganegaraan, pembentukan negara, Indonesia, abad ke dua puluh.

show abstract

Democratic Citizenship: The Case of Indonesia and Singapore

Cited by 6 publications

References 10 publications

Analisis Nilai Konstitusional dan Hukum sebagai Landasan Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Analisis Nilai Konstitusional dan Hukum sebagai Landasan Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual

An Analysis of The Discursive Gap in the Ideas and Practices of Musyawarah Mufakat in the Indonesian Nation-State Formation, 1900-1980s

Contact Info

Product

Resources

About