Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations

Abstract

This paper aims at providing a review of the factors that determine taxpayer compliance from a social marketing point of view. Data was obtained from 18 empirical studies published between 1985 and 2012 from across the globe. The findings made several revelations. First, too many and different explanatory factors have been proposed in the literature making comparison of findings across several studies difficult. Second, several researchers proceed without a theoretical framework to help guide the selection of independent factors. Since the use of theory enhances understanding of the major factors that affect a phenomenon, this deficiency has left the tax literature without a meaningful convergence on the key determinants. Third, aggregate analysis showed that attitudinal, normative and subjective control variables were on the overall good predictors of tax compliance. The findings suggest the following implications for research and policy action. First, it is recommended that future studies should seek to develop a few theory based set of relevant determinants of tax compliance that can yield accurate predictions. Second, tax policy makers are advised to desist from exclusive use of the conventional coercive methods (subjective control factors) normally used to compel tax compliance; instead they should take a balanced approach to tax enforcement that will also encourage voluntary compliance through change of attitudes and norms.

Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak

“…Ini berarti apabila individu merasa perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan itu merupakan hal yang menguntungkan, maka individu tersebut akan bersikap positif, sikap positif inilah yang akan menciptakan kepatuhan pajak. (Bobek & Hatfield, 2003 ;Mustikasari, 2007;Marandu, Mbekomize, & Ifezue, 2015) menyatakan bahwa sikap yang baik atau positif terhadap peraturan perpajakan akan memiliki pengaruh yang positif pula terhadap minat seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Ajzen, 1991).…”

“…Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Bobek & Hatfield, 2003;Mustikasari, 2007;Marandu et al, 2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap pelaku usaha berpengaruh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan akan memunculkan pengaruh yang positif pula terhadap keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Marandu et al, 2015).…”

Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

“…Jika seorang WP memandang perilaku kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang menguntungkan, maka ia akan bersikap positif, sehingga menciptakan kepatuhan pajak. Meta-analisis yang dilakukan oleh Marandu et al (2015) menunjukkan bahwa 28 dari 29 studi kepatuhan pajak di seluruh dunia mendukung sikap sebagai salah satu pemicu niat untuk patuh. Ameyaw et al, (2016), Awaludin (2014), Damayanti et al (2015b), Wanarta dan Mangoting (2014) membuktikan bahwa sikap atas kepatuhan WP mempengaruhi secara positif niat untuk patuh.…”

“…Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap positif WPOP atas kepatuhan pajak, maka semakin tinggi pula niat WPOP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991), yang seiring dengan penelitian terdahulu di ranah kepatuhan pajak dari berbagai daerah, yaitu Ameyaw et al (2016), Awaludin (2014), Damayanti et al (2015b), Wanarta dan Mangoting (2014), serta penelitian kepatuhan pajak lain yang dimetaanalisiskan oleh Marandu et al (2015). Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap suatu perilaku untuk memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku tersebut.…”

Tax Compliance of Village-Owned Enterprises Based on Government Regulation (PP) No 23 Year of 2018

“…One significant source of funding in development is through taxes collected from the community [6,7]. Tax is very important in the development of a country especially developing countries whose purpose is to finance state activities and reduce state dependence on assistance from international and state financial institutions [4,8,9]. This tax is obtained from the activities of both small companies such as MSMEs and large companies.…”